FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
21 05-2019

156

Menkominfo Beberkan Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi

Kategori Berita Kementerian | mth

Jakarta, Kominfo - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan amat penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. Saat ini, Pemerintah dan DPR RI terus mematangkan RUU PDP.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan ihwal pentingnya UU PDP bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Seminar Menumbuhkan Keasadaran Perlindungan Data Pribadi: Kebutuhan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (21/05/2019)..

“Mengapa kita harus mempunyai UU PDP? Mengapa kita harus mengatur, meregulasi data? Secara taktis sebetulnya, karena data sekarang harus dipertukarkan, kalau data tidak dipertukarkan, kita mungkin tidak perlu membuat UU PDP,” kata Menteri Rudiantara.

Menteri Kominfo mencontohkan, di bidang industri telekomunikasi yang selama ini dipegang oleh operator dan pelanggannya, hanya dua pihak tersebut yang berkepentingan terhadap data. 

“Misalnya, call data record saya dipegang oleh operator maupun saya sendiri,” jelasnya. 

Selain sektor telekomunikasi, Menteri Rudiantara juga mencontohkan di sektor kesehatan. Ketika seseorang mempunyai suatu penyakit, dan ditangani oleh dokter spesialis A, tapi ternyata si pasien tersebut ada komplikasi, maka dia membutuhkan spesialis B. 

“Kalau tidak diatur bahwa data itu boleh dipertukarkan, dipindahkan kepada spesialis, konsekuensinya adalah orang tersebut tidak bisa di-address masalah kesehatan, itu contoh kecil," ungkap dia. 

Keberadaan payung aturan yang melindungi pertukaran data, menurut Rudiantara akan mempermudah proses penanganan kesehatan. 

"Praktiknya sih, orang yang bersangkutan menyerahkan datanya, tapi kita tidak perlu lagi melalui proses yang begitu, proses otomatis bahwa data tersebut boleh dipertukarkan,” tambahnya.

Lebih lanjut Menteri Rudiantara menyebut secara konsep awalnya data tersebut sebenarnya boleh dipindahkan. Dengan catatan mendapat persetujuan atau seizin dari orang yang mempunyai data tersebut. 

“Nah, kalau itu yang terjadi, bayangkan, karena kita harus mempertukarkan data. Tadi baru sektor kesehatan, belum sektor perdagangan, e-commerce dan lain sebagainya. Berapa konsen yang kita butuhkan,” kata Menteri Rudiantara.

Saat ini, kata Menteri Rudiantara, Pemerintah telah menyelesaikan harmonisasi terkait UU PDP. Dirinya berharap proses rancangannya tidak membutuhkan waktu yang lama agar segera disahkan oleh DPR. **

Berita Terkait

Hoaks Hari Ini! Ajakan Puncak Aksi Menuju Kemenangan Prabowo-Sandi

Sebuah video provokatif beredar luas di media sosial. Isinya soal rencana aksi bertajuk “PUNCAK AKSI AKBAR TERBESAR MENUJU KEMENANGAN PRAB Selengkapnya

Menkominfo: Indonesia "Surga" Startup Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Indonesia dan Asia Tenggara merupakan bagian penting dari tumbuh pesatnya startup Selengkapnya

Menkominfo Tepis Kabar Pembatasan Akses Medsos Saat Sidang MK

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menepis kabar adanya pembatasan akses media sosial, saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahka Selengkapnya

Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Intervensi UU Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air. Undang-Undang tersebut lahir sebagai b Selengkapnya