FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 05-2019

    201

    Menkominfo Harap RUU PDP Rampung Sebelum DPR Periode 2014-2019 Berakhir

    KategoriBerita Kementerian | mth
    Menteri Rudiantara dalam Seminar Menumbuhkan Keasadaran Perlindungan Data Pribadi: Kebutuhan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (21/05/2019). - (DPS)

    Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera diselesaikan. Rudiantara ingin sebelum berakhirnya periode Anggota DPR RI 2014-2019, pembahasan RUU PDP bisa rampung. 

    Menurut Menteri Rudiantara, Kementerian Kominfo telah komunikasi dengan Komisi I DPR RI melalui Rapat Kerja beberapa hari yang lalu. Salah satu agendanya adalah membahas dan mempercepat UU PDP tersebut. 

    “Kami sudah komunikasi dengan teman-teman Komisi I. Waktunya sangat pendek, karena hanya tidak lebih dari 50 hari berjalan ini, DPR masa yang sekarang sampai pelantikan nanti awal Oktober, digantikan oleh yang terplih pada saat Pemilu yang kemarin,” kata Menteri Rudiantara dalam Seminar Menumbuhkan Keasadaran Perlindungan Data Pribadi: Kebutuhan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (21/05/2019).

    Menteri Rudiantara meyakini, proses RUU PDP ini bisa dipercepat. Sebab, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia termasuk terlambat dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. 

    Meskipun begitu, Menteri Rudiantara juga menyadari perjalanan pengesahaan menjadi Undang-Undang masih ,membutuhkan waktu. Akan tetapi, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membangun harmonisasi yang baik agar bisa segera menuntaskan pembahasan pengaturan perlindungan data pribadi.

    “Pemerintah sudah menyelesaikan harmonisasi, saya sudah tanda tangani surat kepada Bapak Presiden, (untuk) rancangannya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, Bapak Presiden bisa menyampaikannya ke DPR untuk segera dibahas bersama teman-teman DPR,” imbuhnya

    Rancangan UU PDP telah diinisiasi sejak tahun 2015. Oleh karena itu, Menteri Rudiantara tidak mengharapkan RUU PDP yang telah disiapkan ini kedepannya tidak menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

    “Saya berharap, RUU PDP ini yang kita siapkan sama-sama, nanti pada kenyataannya tidak menjadi Perpu. Namun, kalau memang mendesak, ada kepentingan dan lain sebagainya, ya kalau jadi Perpu, apa boleh buat. Tapi saya sih berharap janganlah (jadi Perpu),” pungkasnya.**

    Berita Terkait

    Menkominfo: Kanal Penyebar Hoaks Papua Berasal dari 20 Negara

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pihaknya telah mendeteksi kanal atau tautan penyebar hoaks yang berkaitan dengan Pa Selengkapnya

    Menkominfo Kukuhkan 9 Anggota KPI Periode 2019-2022

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara resmi mengukuhkan 9 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022, Senin Selengkapnya

    Komisi I DPR Apresiasi Kinerja KPI Periode 2016-2019

    Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI mengapresiasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selama periode 2016-2019. Hal itu disampaik Selengkapnya

    Menkominfo Bawa Agenda Kebebasan Pers di Indonesia

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan memaparkan kondisi kebebasan pers di Indonesia dalam Konferensi Global untuk Kebebasan Me Selengkapnya