FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    03 05-2019

    735

    Tingkatkan Konektivitas Layanan Publik Lewat Proyek SMF SATRIA

    SIARAN PERS NO. 98/HM/KOMINFO/05/2019
    Kategori Siaran Pers
    Penandatangan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Satelit Multifungsi di Museum Nasional Jakarta, Jumat (03/05/2019). (Sina)

    Siaran Pers No. 98/HM/KOMINFO/05/2019
    Jumat, 3 Mei 2019
    Tentang
    Tingkatkan Konektivitas Layanan Publik Lewat Proyek SMF SATRIA 

    Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan Perbatasan. Melalui Proyek Satelit Multifungsi (SMF) Satelit Republik Indonesia (SATRIA) seluruh layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia terhubung dengan internet.

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan SATRIA dapat menuntaskan masalah konektivitas pada layanan publik pemerintahan

    “Satelit SATRIA ini menjadi solusi bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Proyek Palapa Ring. Satelit ini diperutukan untuk pemerintah. sekolah, puskesmas, kantor desa, korsamil, polsek yang membutuhkan akses internet,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat memberikan sambutan dalam Penandatangan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Satelit Multifungsi di Museum Nasional Jakarta, Jumat (03/05/2019).

    Proyek SATRIA ini memiliki kapasitas 150 Gbps yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Ka-Band. Cakupan layanan SATRIA akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

    “Dari 150 ribu titik ini kita membutuhkan 150 ribu antena, namun dengan catatan tidak boleh di bangun di Pulau Jawa tapi kita harus distribusikan ke daerah. Mungkin ada lima lokasi dengan 30 ribu masing-masing. Dengan skala ekonomi cukup ini akan menunjang pengembangan ekonomi daerah, berikan otonomi kepada daerah jangan hanya berpusat di Jawa,’ jelas Rudiantara.

    Lebih lanjut Menteri Rudiantara menjelaskan bahwa Satelit SATRIA ini berbeda dengan satelit lainnya karena didesain khusus untuk internet. “Satelit ini didesain khusus untuk internet tidak untuk yang lain seperti satelit yang dioperasikan oleh BRI, Telkom, Indosat, dan PSN. Kalau satelit lain digunakan untuk komunikasi, TV dan broadcasting, satelit SATRIA hanya untuk internet. Karena kita memasuki era digital dimana kebutuhan internet makin lama makin besar,” lanjutnya.

    Konstruksi SATRIA akan dimulai pada akhir tahun 2019 dan ditargetkan selesai dan bisa diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022.  Pada tahun 2023 diharapkan SATRIA dapat beroperasional untuk mendukung konektivitas layanan publik.

    Terbesar di Asia

    Proyek SATRIA menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) selama 15 tahun masa konsesi dengan nilai total Rp 20,68 Triliun (Rp399,31 Miliar dan USD70,5 juta per tahun) yang meliputi nilai CAPEX, OPEX, dan perhitungan pengembalian investasi yang wajar. Pembayaran AP akan menggunakan anggaran di dalam lingkungan Kominfo.

    “SATRIA sendiri menjadi satelit pertama di Asia yang terbesar, sedangkan di dunia menjadi nomor 5 (lima) dari sisi kapasitas. Angka 21 triliun ini adalah angka untuk membangun, meluncurkan, mengoperasikan dan memilihara dalam waktu 15 tahun,” ujar Menteri Rudiantara.

    Proyek Satelit SATRIA ini didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

    Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menjelaskan  Proyek SMF SATRIA menjadi proyek keempat yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Saya mengapresiasi Kementerian Kominfo karena satelit multifungsi ini menjadi proyek keempat yang mengimplementasikan skema KPBU. Ke depan kita berharap proyek ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Dampak proyek SATRIA terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

    Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.

    Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek SMF SATRIA dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Sebagai penjamin PT PII dan didukung pula oleh konsorsium yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera telah ditetapkan sebagai pemenang, serta telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga pada 26 April 2019 lalu.

     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

     

     

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 219/HM/KOMINFO/12/2019 Tentang Klarifikasi Polemik Pemberhentian Dirut TVRI, Menkominfo Temui Dewan Pengawas dan Direksi TVRI

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate secara terpisah menggelar pertemuan dengan Dewan Pengawas dan Direksi TVRI pada Jumat (06 Selengkapnya

    Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/12/2019 tentang Sosialisasikan Aturan IMEI, Kominfo Sambangi Kota Pelabuhan Batam

    Sebagai kota pelabuhan dan salah satu pintu masuk barang dari luar negeri, Batam menjadi kota pertama yang disambangi Kementerian Komunikasi Selengkapnya

    Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/12/2019 Tentang Selama November 2019, Kementerian Kominfo Identifikasi 260 Hoaks, Total Hoaks Sejak Agustus 2018 Menjadi 3.901

    Selama bulan November 2019, sebanyak 260 hoaks, kabar bohong, berita palsu berhasil diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informati Selengkapnya

    Siaran Pers No. 216/HM/KOMINFO/11/2019 tentang Menkominfo: Infrastruktur Digital Harus Mendukung Kepentingan Nasional

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa selain memberikan manfaat, infrastruktur digital yang dibangun harus men Selengkapnya