FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 05-2019

    786

    Gandeng Dunia Pendidikan dan Industri, Kominfo Siapkan Talenta Digital Indonesia

    KategoriArtikel GPR | mth

    Laporan World Economic Forum 2018 memaparkan Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam menapak Revolusi Industri 4.0. Dari aspek kesiapan teknologi, Indonesia pada peringkat 80 dari 137 negara. Sementara dari aspek efisiensi pasar kerja, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 137 negara. Sementara, secara global laporan dari McKinsey Global Institute (2017) memprediksi pada tahun 2030 sebanyak 800 juta pekerjaan di seluruh dunia akan hilang akibat otomatisasi.

    Menghadapi hal itu, pemerintah telah berupaya mengembangkan ekosistem ekonomi digital telah diinsiasi dengan kerangka strategis dalam Making Indonesia 4.0, memangkas regulasi dan mendorong pengembangan inovasi  digital.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk meningkatkan daya saing teknologi dengan beragam terobosan kebijakan. Mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kebijakan afirmatif untuk pemerataan akses telekomunikasi dan internet. Melalui Proyek Palapa Ring, pemerintah berupaya memeratakan akses layanan telekomunikasi dan internet seluruh Indonesia.

    Selain infrastruktur, Pemerintah juga telah menjadi fasilitator dalam mendorong kewirausahaan digital dan menumbuhkan talenta ekonomi digital.  Di level nasional, Pemerintah Indonesia tengah merombak  kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics (STEAM)  serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan.

     

    Antisipasi Kesenjangan

    Dalam revolusi industri keempat, keberadaan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan sumberdaya manusia saling bertautan. Pasalnya akan muncul kebutuhan atas kecakapan baru oleh industri dewasa ini. Pekerjaan masa depan memerlukan keterampilan baru yang jauh berbeda. Apabila proses transisi angkatan kerja tidak dikelola dengan baik, maka kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan keahlian yang dibutuhkan kian lebar.

    "Revolusi Industri 4.0 dikhawatirkan akan kembali memangkas jumlah tenaga kerja secara besar-besaran sebagaimana terjadi pada revolusi-revolusi sebelumnya. Robot, mesin, dan aplikasi digital sudah mulai mengambil alih pekerjaan-pekerjaan manusia yang membutuhkan keterampilan dasar, mekanis, rutin, atau yang memerlukan presisi tinggi," tutur Menteri Kominfo Rudiantara.

    Guna memastikan penyiapan sumberdaya manusia yang selaras dengan dinamika Revolusi Industri 4.0, pemerintah selalu melibatkan pelaku dunia pendidikan, usaha, dan industri.

    "Perlu diantisipasi agar tidak kembali menelan korban pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam bisnis dan industri," tandas Menteri Rudiantara.

    Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri sebab akan lebih banyak pekerjaan yang tercipta—daripada yang hilang—menuju tahun 2030 mendatang.  Hasil riset McKinsey memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus akan naik 113 juta pada tahun 2030.

    “Oleh karena itu, Pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri harus bahu-membahu menumbuhkan dan mendampingi anak-anak muda untuk memiliki passion teknopreneur dan keterampilan digital agar bisa mengisi peluang kerja dalam Revolusi Indusri 4.0,” tandas Menteri Kominfo Rudiantara.

     

    Menyiapkan Talenta Digital

    Posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam transformasi digital dan penciptaan teknologi masih perlu terus diupayakan. Generasi muda di Indonesia perlu terus didorong agar mampu unjuk gigi dalam persaingan di era digital. Apalagi Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi di periode tahun 2028-2030, ketika usia produktif (15-64 tahun) akan membentuk persentase 67,2% dari total seluruh populasi (Bappenas dan BPS, 2018).

    Laporan dari Asian Development Bank pada tahun 2015, menyatakan bahwa 52% dari populasi pekerja di Indonesia memiliki keterampilan di bawah standar (underqualified) untuk posisinya.

    “Kementerian Kominfo menggagas beasiswa pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi bertajuk Digital Talent Scholarship 2019. Program ini memberikan beasiswa kepada 25.000 anak muda dalam bidang paling mutakhir seperti Artifical Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, dan Machine Learning guna menyambut Revolusi Industri 4.0,” ungkap Rudiantara.

    Dalam Program Digital Talent Scholarship 2019, Kementerian Kominfo juga melibatkan dunia usaha dan industri untuk menyelaraskan kebutuhan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

    “Kementerian Kominfo membuat pilot poroject yang diharapkan menjadi salah satu solusi atas adanya bagian yang hilang dari sistem pendidikan formal dewasa ini, yaitubelum ada keselarasan materi ajar dengan kebutuhan industri, utamanya di bidang teknis,” tutur Menteri Kominfo.

    Dalam Digital Talent Scholarship 2019, dunia industri dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan SDM saat ini dan beberapa tahun kedepan, skill dan kemampuan apa saja yang dibutuhkan sehingga diharapkan pemenuhan SDM tersebut dapat juga dihasilkan dari program pelatihan.

     

    25 Ribu Beasiswa

    Digital Talent Scholarship 2019hadir dengan skala yang lebih besar. Dua puluh lima ribu kursi beasiswa disediakan, dengan menggandeng deretan perusahaan teknologi global, startup lokal, politeknik serta universitas baik negeri maupun swasta.

    “Prinsip inklusivitas pun tetap dipertahankan. DTS membuka kesempatan setara dan transparan bagi lulusan S1/D3, lulusan SMK, guru SMK, pelaku industri, ASN/PNS, serta TNI/POLRI,” jelas Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar.

    Program Digital Talent Scholarship 2019 kali ini dibagi menjadi empat akademi yang akan dilangsung secara tatap muka, daring, dan kombinasi keduanya. Kategori pertama, Fresh Graduate Academy bagi lulusan S1/D3 dengan model pembelajaran tatap muka selama 144 jam pelajaran.

    Kedua, Coding Teacher Academy bagi tenaga pengajar SMK dengan model pembelajaran kombinasi tatap muka dan daring selama 70 jam pelajaran. Ketiga, Vocational School Graduate Academy bagi lulusan SMK yang juga akan diselaraskan dengan model sertifikasi SKKNI selama 72 jam pelajaran.

    Keempat, Online Academy bagi pelamar di luar tiga kategori sasaran di atas (pelaku industri, ASN/PNS, TNI/POLRI, dan umum) selama 70 jam pelajaran. Selain materi teknis, program DTS 2019 juga menyediakan beasiswa pelatihan kewirausahaan digital dan pendampingan pasca-pelatihan untuk mendapatkan posisi magang atau pekerjaan bagi peserta yang terpilih.

    “Pendaftaran dibuka tanggal 20 April 2019 dan ditutup pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 23.59 WIB.  Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran silakan akses //digitalent.kominfo.go.id,” jelas Basuki Yusuf Iskandar.

    Melalui Program Digital Talent Scholarship 2019, Kementerian Kominfo memahami bahwa pekerjaan saat ini sangat kuat dibentuk oleh perubahan teknologi. Dan sekaranglah saatnya untuk mengutamakan pengembangan keterampilan dan sumber daya manusia demi ekonomi Indonesia yang gemilang di masa depan.  ***

    Humas Kementerian Kominfo  - Tim Komunikasi Pemerintah 

    Berita Terkait

    Pemerintah Fokus Pendidikan Kejuruan, Revitalisasi SMK Tunjukkan Dampak Positif

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan, fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi Selengkapnya

    Indonesia Industrial Summit 2019, Tonggak Perjalanan Satu Tahun Making Indonesia 4.0

    Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia pada Selengkapnya

    Pendidikan Vokasi “Link and Match” SMK dan Industri Lampaui Target

    Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 2.600 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 750 industri yang akan terlibat dalam program pendi Selengkapnya

    RIF 2019 Tawarkan Peluang Investasi Ekonomi Digital dan Pariwisata

    Untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020, Badan Koordinasi Penanaman Mo Selengkapnya