Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah Dukung Gerakan Indonesia Bersih

Jakarta, Kominfo - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menggalang dukungan pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan pemerintah, komunitas dan influencer media sosial untuk mendukung Gerakan Indonesia Bersih.

Pertemuan dengan para pemangku kepentingan ini merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam aksi nyata sehubungan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

“Jadi saya minta kepada teman-teman, adik-adik sekalian jadi apapun yang kita buat, kalau sampah masih bertebaran nggak ada proses akhir itu akan repot. Mari bersama-sama kita bekerja keras mengurangi dan mengelola sampah terutama sampah plastik,” ujar Menko Luhut dalam Acara Persiapan Public Launching Gerakan Indonesia Bersih di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (22/04/2019).

Menko Luhut menyebutkan saat ini masyarakat sudah mulai meninggalkan sedotan plastik dan ia berharap kebiasaan tersebut bisa dilakukan bersama-sama sehingga dampaknya terhadap lingkungan dapat lebih terasa. “Saya minta adik-adik sekalian ayo kerja keras. Sekarang orang sudah mulai tidak menggunakan sedotan yang dari plastik, jadi kalau gerakan kita ini dilakukan rame-rame saya yakin pasti bisa,” tegasnya.

Namun demikian, Menko Luhut juga mengingatkan agar masyarakat dapat mencari cara lain sehingga dapat mengurangi sampah plastik tetapi tidak membunuh produsen plastik. Ayo kita kerja sama-sama, Pak Safri sudah kerja keras dengan tim. Nah di sinilah kita cari equilibrium-nya, keseimbangannya, jadi ada daur ulang 3R itu.yakni Reduce, Reuse dan Recycle," katanya.

Harmonisasi UU Sampah Plastik

Untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, Menko Luhut meminta agar masyarakat dan pemerintah mulai dari level sekolah dasar hingga menengah. “Itu yang kita budayakan. Mulainya darimana? Yang paling elok ya mulai dari kindergarten, TK, SD, SMP dan SMA,” ujarnya

Di sisi lain, Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang melakukan proses harmonisasi perundang-undangan mengenai sampah. “Dalam ratas hari ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya menginginkan kabinet kerjanya dapat bekerja maksimal hingga tahun terakhir, antara lain dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih termasuk mengenai sampah,” kutipnya.

Lebih lanjut, ia berharap apabila peraturan sudah diharmonisasi maka satu peraturan dapat diberlakukan di semua daerah. “Sehingga bisa one for all , tidak lagi terjadi seperti yang sekarang ini,” ungkapnya.

Menko Luhut menambahkan, masalah sampah dapat memiliki dampak luar biasa pada banyak hal termasuk pada sektor pariwisata. Ia lantas mencontohkan banyaknya sampah yang berada di bibir pantai Labuan Bajo, salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Kalau lokasinya banyak sampah, turis gak akan pada mau datang ke Indonesia,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah kini sedang membuat kebijakan dan implementasi kebijakan yang paralel. “Jadi saya minta kepada teman-teman, adik-adik sekalian apapun yang kita buat, kalau sampah masih bertebaran ngga ada proses akhir itu akan repot seperti Bali itu kan ada Suwung. Tapi pertanyaan berikutnya kalau semua ke Suwung bawa ke jalannya akan repot,” jelas Menko Luhut.

Perjalanan membawa sampah menuju ke TPA Suwung, kata Menko Luhut, dapat memakan waktu antara 2-3 jam. Dengan kondisi itu, maka pemerintah berencana untuk membuat incinerator di sekitar TPA Suwung seperti halnya yang sudah dibuat di Citarum agar biaya pengelolaan sampah bisa lebih efisien.

Dukung Penggunaan Mobil Listrik

Menko Luhut menyebutkan Gerakan Indonesia Bersih ini muaranya adalah masalah lingkungan. Ia mencontohkan, salah satu upaya lain Pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan adalah dengan mendukung transportasi umum bertenaga listrik. “Saya beri contoh, saya tadi meresmikan taksi listrik blue bird 30 unit pertama. Jadi ini kita dorong, kita sudah masuk era itu. Tahun depan mereka janji 3 ribu, saya bilang dorong lagi dengan cepat. Kamu masuklah langsung di industri lithium battery. Dengan begitu, Indonesia akan segera masuk ke era energi ramah lingkungan,” ucapnya

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin menjelaskan bahwa Gerakan Indonesia Bersih adalah Gerakan moral untuk mengubah cara pandang masyarakat agar membuat Indonesia menjadi lebih Bersih.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, pemerintah mengundang masyarakat agar ikut dalam aksi nyata dalam rangka mensosialisasikan Gerakan Indonesia Bersih yang nantinya yang digelar pada tanggal 28 April 2019 mendatang di kawasan Car free Day (CFD) Thamrin, tepat pada pukul 06.00-08.00 WIB di depan kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta. “Gerakan ini merupakan gerakan publik, kita tidak akan menggunakan logo kementerian tapi kita akan menggunakan logo dan maskot Gerakan Indonesia Bersih,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (IKPM) Ditjen IKP Kominfo Septriana Tangkary, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, komunitas pegiat lingkungan serta youtuber dan blogger dari berbagai kota. (hm.ys)