Optimasikan TIK Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia

Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, mengatakan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah cara berproduksi, cara berperilaku, serta hubungan-hubungan sosial di antara kita. Berbagai perubahan itu tidak mungkin ditolak, namun yang terpenting adalah bagaimana mengambil manfaat dari kemajuan teknologi tersebut bagi kepentingan bersama.

 

“Materi utama dalam revolusi industri adalah data. Ini yang menentukan kemajuan industri di masa depan. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memenangkan persaingan dalam big data,” ujar Wapres Kalla ketika membuka Indonesia Industrial Summit 2019, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Senin (15/04/2019).

 

Laba atau aset perusahaan, lanjut Wapres, bukanlah menjadi hal utama dalam revolusi industri 4.0 saat ini, melainkan corporate value-lah yang harus diperhatikan para pengusaha. “Maka itu, perusahaan harus menguasai teknologi dan sistem,” tuturnya.

 

Hingga saat ini mayoritas industri di Indonesia masih menggunakan teknologi revolusi industri 1.0 - 3.0. Industri 4.0 sudah harus dimanfaatkan sebagai lokomotif untuk menarik industri 1.0 - 3.0 dalam mencapai pertumbuhan yang lebih optimal. Dengan pengoptimalan tersebut, maka penyerapan tenaga kerja akan dapat meningkat sebanyak 30%-50% dari target penambahan tenaga kerja di 2030 mendatang.

 

Revolusi industri keempat (4.0) sebenarnya merupakan kombinasi teknologi baru yang memadukan dunia fisik, digital dan biologi, serta memberikan dampak terhadap seluruh disiplin, negara, dan industri. Strateginya melalui pembangunan transformasi struktural ekonomi yang diarahkan pada sisi penawaran yang sejalan dengan permintaan. Jika penawaran dan permintaan seimbang, maka kemajuan ekonomi akan terwujud dalam transformasi ekonomi.

 

Pasalnya, di masa lalu, transformasi struktural ekonomi diarahkan pada perubahan dari sektor tradisional (pertanian) di pedesaan ke sektor modern (industri) di perkotaan. Sebagai implikasinya, terjadi urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan yang menimbulkan kelebihan tenaga kerja karena missmatch skill dari sektor modern dengan sektor tradisional.

 

Senada dengan Wapres Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan optimismenya, bahwa transformasi ekonomi Indonesia akan berjalan lebih baik ke depannya. “Karena kita bukan hanya menarik urbanisasi saja, tapi yang difokuskan juga pembangunan desa, jadi kualitas hidup di sana pun menjadi lebih meningkat. Itu transformasi yang sesungguhnya,” ucapnya.

 

Transformasi ekonomi juga dapat dilakukan melalui transformasi kebijakan yang difokuskan untuk mengubah ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan merespon pergeseran struktur ekonomi menuju sektor jasa.

 

Untuk itu, pemerintah melakukan beberapa cara dalam mendorong sisi penawaran agar sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan, antara lain dengan membangun infrastruktur, melaksanakan reforma agraria, mengembangkan kapasitas/kualitas SDM, dan memberikan bantuan sosial.

 

Pemerintah juga semakin memperluas cakupan penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain fokus di bidang infrastruktur fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur industri meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pariwisata Terpadu (KPT). Pembangunan tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur digital, khususnya broadband internet barat, tengah dan timur, yang disebut Palapa Ring.

 

“Selama republik ini berdiri, kita belum pernah membangun infrastruktur secepat sekarang, yang mana hal tersebut untuk membuat basis bagi berkembangnya banyak kegiatan ekonomi. Sehingga ke depannya bisa lahir kegiatan-kegiatan perindustrian yang tadinya belum dipunyai. Sementara, untuk kegiatan industri yang sudah ada, dapat dicoba ditingkatkan manajemennya, misalnya pengelolaan sawah secara kluster,” jelas Menko Darmin.

 

Kebijakan peningkatan sisi penawaran yang juga tidak kalah pentingnya adalah reforma agraria dan peningkatan kualitas SDM. Reforma agraria dan peningkatan kualitas SDM bersama dengan kesempatan merupakan tiga pilar utama dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi.

Kebijakan reforma agraria (RA) dilakukan melalui legalisasi aset tanah masyarakat, redistribusi lahan, pemberian akses, pemanfaatan lahan kehutanan dengan skema perhutanan sosial dan moratorium perkebunan kelapa sawit. Dalam RA juga termasuk program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan sarana produksi, modal, pemasaran dan keterampilan usaha.

 

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui peningkatan aspek kelembagaan, pemagangan, standar kompetensi, link and match vokasi dengan dunia usaha/industri. Pendidikan dan pelatihan vokasi juga dimaksudkan untuk menampung tenaga kerja yang mengalami disrupsi dan agar siap bekerja di industri 4.0.

 

“Yang juga harus jadi fokus dalam era industri 4.0 adalah picking the industry winner yaitu industri yang mempunyai keunggulan komparatif dan daya saing dalam pasar global. Lima sektor utama yang dipilih sebagai sektor fokus ‘Making Indonesia 4.0’ mencakup otomotif, tekstil dan busana, makanan dan minuman, kimia, serta elektronik,” papar Menko Darmin.

 

Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah deregulasi dan debirokratisasi untuk memangkas ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan daya saing antara lain dengan menerapkan Online Single Submission (OSS).

 

“Maka, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Indonesia Industrial Summit 2019, yang mengangkat tema ‘Making Indonesia 4.0, The Journey of Transformation’. Kegiatan ini sangat berguna sebagai wadah dalam mendiskusikan isu-isu strategis dalam merumuskan upaya-upaya transformasi sektor industri manufaktur, terutama dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0,” tutup Menko Darmin.

 

Turut hadir dalam acara ini adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Walikota Tangeran Selatan Airin Rachmi Diani, Duta Besar Jerman Peter Schoof, Managing Partner McKinsey Kaushik Das, pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta para pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).