FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 04-2019

    766

    Ketua KIP: Informasi Pemilu Harus Sampai Kepada Publik

    Kategori Berita Kementerian | adhi004

    Jakarta, Kominfo - Jelang hari Pencoblosan 17 April mendatang, pemerintah gencar melakukan sosialisasi. Mereka berharap partisipasi publik dalam kontestasi demokrasi, terus meningkat. 

    Dengan makin besarnya kesadaran publik, diharapkan pemilu menjadi hajat melahirkan para  pemimpin berkualitas. Pun demikian halnya dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagai lembaga yang berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik. 

    "Karena di dalam pemilu, informasi publik yang dihasilkan, dikirim, diterima, dikelola dan disimpan oleh KPU, merupakan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat," kata Ketua KIP Gede Narayana di Jakarta, Minggu (07/04/2019) 

    Menurut Gede, melalui peran KIP, masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi seputar pemilu 2019, yang diharapkan dapat berjalan secara transaparan dan akuntabel. 

    Gede yakin bahwa kerjasama yang baik antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KIP dapat berjalan baik, untuk memberikan informasi publik kepada seluruh masyarakat Indonesia seputar Pemilu 2019 ini. 

    "Kami optimis informasi pemilu terkait tanggal, hari dan waktu pelaksanaan sudah benar-benar dilakukan sosialisasi dengan baik oleh KPU," ucap Gede. 

    Mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi, Gede menegaskan informasi pemilu merupakan suatu kewajiban yang harus disampaikan kepada publik (masyarakat). 

    "Informasi publik itu adalah suatu kewajiban, suatu keharusan. Karena kita sebagai rakyat, kita yang memilih, yang menggunakan hak kita sebagai warga negara," pungkas Gede. 

    Dalam kesempatan itu, KPI juga mengundang KPU DKI Jakarta untuk memberikan sosialisasi tata cara pencoblosan pada lima kertas suara.**

    Berita Terkait

    Pilkada 2020, Kominfo Sosialisasikan Pemilih Cerdas, Damai dan Sehat

    Kementeriaan Komunikasi dan Informatika tengah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak 2020. Selaras dengan agenda Selengkapnya

    Pelaku Usaha PSE Harus Patuhi Semua PM Kominfo

    Pelaku usaha yang bergerak di jasa telekomunikasi di Indonesia dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE), wajib mematuhi semua regulasi Selengkapnya

    Sekjen Kominfo: Pejabat Fungsional Harus Bekerja Cepat, Adaptif dan Inovatif

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti menyatakan penyetaraan dari jabatan administrasi ke ja Selengkapnya

    KPI Dukung Kebijakan Digitalisasi Penyiaran untuk Kepentingan Publik

    Digitalisasi penyiaran memberikan keuntungan bagi masyarakat, baik secara mikro maupun makro. Secara mikro, masyarakat akan mendapatkan kual Selengkapnya