FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    05 03-2019

    2234

    Meski Masih Terjadi, PGI Nilai Intoleransi di Indonesia Cenderung Turun

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menilai meskipun proses intoleransi masih terjadi di sejumlah daerah di tanah air, namun kalau dilihat sebenarnya tendensinya menurut pada belakangan ini.

    “Kita melihat proses intoleransi ini buah dari perjalanan panjang dari pembiaran yang terlalu lama dari kelompok-kelompok intoleran yang berlangsung di negara ini selama ini. Kalau kita lihat tendensinya kan menurun sebenarnya belakangan ini,” kata Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, usai bersama pengurus PGI diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/03/2019) siang.

    Mengenai terjadinya pemindahan makam di beberapa tempat, Pdt. Gomar Gultom mengatakan, kalau dilihat motifnya lebih karena soal pilkada atau pemilu. Tidak semua kasus yang terjadi belakangan ini murni karena intoleransi agama tapi juga karena pilihan-pilihan politik dan ini dipolitisasi. “Kita juga mesti aware terhadap ini untuk tidak menyamaratakan  semua kasus-kasus yang ada,” ujarnya.

    Secara umum, menurut Pdt. Gomar Gultom,  PGI menilai bahwa tidak ada penambahan signifikan terhadap kasus-kasus penutupan rumah ibadah misalnya. Yang ada, lanjut Sekretaris Umum PGI itu, masih efek-efek dari kasus yang lama, yang belum terselesaikan sampai sekarang.

    Menyinggung masalah Pemilu tanggal 17 Aril mendatang, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan, bahwa PGI secara khusus mengeluarkan imbauan, baik melalui video klip maupun surat pastoral supaya seluruh warga gereja aktif menjadi pemilih, tidak ada seorangpun akan menjadi golput.

    “Itu imbauan kita. Dan kalau bepergian, hendak mengurus formulir A5. Kalau mau mau berlibur, berliburlah setelah mencoblos pada tanggal 17 April,” sambung Gomar.

    Konvensi Gereja dan Masyarakat

    Sebelumnya Ketua Umum PGI Pdt. Hendriette Tabita Hutabarat-Lebang menyampaikan, kedatangan pengurus PGI ke Istana Merdeka dimaksudkan untuk menyampaikan dan mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri Konvensi Gereja dan Masyarakat yang akan diselenggarakan di Manado, 28-31 Maret 2019. Pada helatan ini Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey didapuk menjadi ketua panitia.

    Konvensi ini, lanjut Ketua Umum PGI, diselenggarakan untuk merenungkan, menggumuli masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam konteks iman kristiani dan bagaimana umat kristiani merespons, ikut berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa ini, ikut memberi sumbangsih bagi tujuan kemaslahatan semua umat.

    “Pada saat yang sama, gereja-gereja di Indonesia berpartisipasi dalam mengadakan perubahan-perubahan yang dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang berubah cepat,” kata Pdt. Hendriette.

    Menurut Hendriette, PGI juga akan mengadakan Sidang Raya pada 8-13 November 2019 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).  PGI juga menyampaikan undangan kepada Presiden untuk menghadiri Siang Raya ini.

    Saat menerima pengurus PGI itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Staf Khusus Presiden Bidang Politik dan Pemerintahan Ari Dwipayana. 

    Berita Terkait

    Menko Luhut: Microsoft Tidak Akan Menyesal Investasi di Indonesia

    Microsoft telah mengumumkan komitmennya untuk menginvestasikan USD1,7 miliar atau setara Rp27,6 triliun di Indonesia. Selengkapnya

    Presiden Tegaskan Potensi Demografi dan Tantangan Indonesia

    Menurut Presiden, Indonesia memiliki kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik karena 68 persen penduduknya berada dalam rentang usia p Selengkapnya

    Presiden Apresiasi Peran GP Ansor Sebarkan Nilai Moderasi Beragama

    Kepala Negara juga menekankan persatuan dan keutuhan bangsa harus ditempatkan di atas segalanya. Selengkapnya

    Presiden Tegaskan Kabinet Indonesia Maju Sangat Solid

    Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara guna menanggapi isu kegaduhan yang terjadi di kabinet yang dipimpinnya saat ini. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA