FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    05 03-2019

    3245

    Registrasi Kartu Prabayar Sehatkan Industri Telekomunikasi

    Kategori Sorotan Media | daon001

    Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, menyampaikan, kebijakan registrasi SIM Card prabayar yang mulai diberlakukan sejak Oktober 2017 telah mendorong penyehatan industri telekomunikasi. Di sisi lain, data jumlah pelanggan operator seluler juga menjadi lebih jelas.
     
    Ferdinandus menyampaikan, sebelum ada kebijakan registrasi SIM Card prabayar, jumlah pelanggan telekomunikasi seluer prabayar yang diklaim oleh para operator totalnya mencapai hingga 700 juta. Setelah ada kebijakan tersebut, jumlahnya menyusut jadi sekitar 300 juta.
     
    "Kebijakan registrasi kartu prabayar menjadikan industri telekomunikasi di Indonesia lebih sehat. Tren-nya kan sekarang itu jualan kuota, bukan jualan nomor perdana. Sebelumnya juga tidak pernah jelas, berapa sih total pelanggan telekomunikasi seluer prabayar di Indonesia. Kalau ditotal-total sesuai yang diklaim para operator, jumlahnya bisa mencapai 700 juta. Ini seperti gelembung yang tidak pasti. Dengan adanya kebijakan ini, akhirnya jadi ketahuan kalau totalnya di angka sekitar 300 juta. Jumlah ini masih terus bertambah setiap harinya," kata Ferdinandus Setu, di gedung Kementerian Kominfo, di Jakarta, Senin (4/3/2019).
     
    Selain menyehatkan industri telekomunikasi, Ferdinandus Setu mengatakan, kebijakan ini juga bisa mencegah tindak kejahatan melalui telepon atau SMS, misalnya mengirim pesan mengganggu dan tidak dikehendaki (spam) yang diindikasikan penipuan. Ferdinandus memperkirakan SMS penipuan tersebut saat ini sudah menurun drastis hingga lebih dari separuhnya.
     
    "Kalau ada yang mengirim SMS spam atau penipuan, sebelumnya kan sulit dilacak siapa pelakunya. Dengan adanya kebijakan registrasi prabayar, data-data pelakunya bisa langsung ketahuan. Memang, kasus-kasus SMS spam dan penipuan masih sering ditemukan, tetapi jumlahnya sudah sangat berkurang," kata Ferdinandus.
     
    Guna menutup ruang bagi orang-orang yang kerap mengirimkan SMS penipuan, Ferdinandus menyampaikan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga telah melakukan optimalisasi saluran pengaduan yang saat ini tersedia, sehingga keluhan pelangan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi dapat ditangani dengan baik, seperti dilakukan pemblokiran.
     
    Dasar pemblokiran sesuai dengan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi yang berlaku sejak 10 Desember 2018.
     
    Selain melalui call center BRTI 159, aduan kini juga bisa disampaikan melalui twitter @aduanbrti. Untuk nomor telepon yang terbukti dipakai melakukan tindak penipuan, BRTI akan koordinasikan kepada pihak operator agar segera dilakukan pemblokiran.
     
    Sumber: BeritaSatu.com(04/03/19)
    Herman / FER

    Berita Terkait

    Menkominfo Apresiasi Kinerja Pelaku Industri Public Relations

    Tantangan dunia public relations (PR) sejalan dengan kondisi yang terjadi di berbagai sektor. Adanya pandemi virus corona atau Covid-19, men Selengkapnya

    Kominfo Pantau Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Pascabanjir

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memantau pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah Jakarta, Depo Selengkapnya

    Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

    Pemerintah masih akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi secara berkelanjutan. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informa Selengkapnya

    Peran Penting IoT untuk Industri dan Pemerintah Indonesia

    Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya menilai peran Internet of Things (IoT) sangat penting untuk industri dan juga peme Selengkapnya