Hadiri Rakornas Humas Kemendagri, Menkominfo Ingatkan Peran Humas Antisipasi Hoaks

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan upaya menangkal hoaks terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Umum serentak April 2019 nanti, perlu didukung oleh pejabat hubungan masyarakat (humas).

"Peran humas dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya sekaligus bersikap netral sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Humas Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin, (11/2/2019). 

Dihadapan para humas lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Menteri Rudiantara menyatakan untuk mewujudkan Pemilu berkualitas diperlukan antisipasi ujaran kebencian, fitnah, berita bohong dan hoaks menjelang Pemilu serentak. 

"Sebelum kita bicara hoaks, kita ibaratkan hoaks itu sama seperti kendaraan mobil, bus, truk, becak, motor dan lain sebagainya yang kita sebut sebagai konten, semua kendaraan tidak akan berjalan kalau tidak ada jalan raya. Nah, jalan itu ibarat teknologi, terutama teknologi digital," kata Menteri Kominfo. 

Guna mendukung hal itu, Kementerian Kominfo sudah menyiapkan website khusus untuk aduan konten dari masyarakat. 

"Pemerintah selalu ingin transparan, jadi setiap hari laporannya bisa dilihat dari stophoaks.id terkait beberapa hoaks harian yang sudah diverifikasi. Saya juga minta dukungan dari masyarakat dan media agar melaporkan jika ada hoaks maka kami akan melakukan verifikasi dan validasi, setelah itu kami akan kembalikan kepada teman-teman media agar disampaikan kepada masyarakat," kata Menteri Rudiantara. 

Menteri Rudiantara juga mengatakan bahwa Pemerintah selalu mengambil kebijakan keberpihakan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, langkah-langkah dalam menangkal hoaks juga diakselerasikan dengan sosialisasi tentang literasi digital dan bagaimana pelayanan internet dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membangun bisnis. 

"Pada tahun 2015, Pemerintah mengambil kebijakan keberpihakan hak untuk akses terhadap digital dan internet kecepatan tinggi menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, jadi kalau operatornya melihat tidak ada peluang bisnis maka pemerintah akan masuk, inilah yang pemerintah lakukan kebijakan keberpihakan," ujar Menteri Rudiantara.  

Menurut Menteri Kominfo, tidak semua 514 Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan daerah layak bisnis bagi operator, baik itu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL dan operator lainnya. Sebab ada beberapa daerah kepulauan yang tidak layak bisnis. Jadi, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan internet kepada masyarakat. 

Menteri Rudiantara juga menyampaikan, salah satu jenis hoaks yang sudah mulai menurun angkanya adalah SMS penipuan yang mengatasnamakan keluarga, kerabat atau bahkan orang tua. Menurutnya, masyarakat sudah mulai sadar dengan jenis penipuan atau informasi hoaks dalam format SMS. 

"Alhamdulillah sekarang registrasi prabayar membuat banyak orang Indonesia lebih nyaman, kalau dulu orang gampang ditipu mama minta pulsa dan lain sebagainya, sekarang masih ada yang mencoba menipu tapi dengan cepat dan sigap kami dari Kominfo dan kepolisian segera mengejarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita tingkatkan mengenai database dukcapil di Indonesia," kata Menteri Rudiantara. **