FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    24 01-2019

    3816

    Dari Tunai ke Cashless, Cara Pemerintah Buat Pasar Tradisonal Naik Kelas

    Kategori Artikel | Yusuf

    Jakarta, Kominfo - Pemerintah terus mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terhubung ke jaringan internet. Istilahnya yang kerap dikenal 'Go Online'.  Saat ini, hingga awal tahun 2019 target pencapaian 8 juta UMKM go online sudah terlampaui.

    Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, mengatakan hal itu dalam Bincang Online Tok Tok Kominfo Episode 11: ‘Kepoin Ditjen Aptika’, di Jakarta, Selasa, (22//01/2019). 

    “Optimis, target tersebut tercapai. Tahun lalu tercatat 4,6 juta UMKM yang masuk ke marketplace. Sekarang  sudah ada 10,35 juta UMKM nelayan dan petani yang terhubung dengan platform digital,“ ujarnya.

    Menurut Dirjen Aptika, program itu dirancang sebagai upaya memperkenalkan teknologi kepada pelaku UMKM agar mereka bisa meningkatkan peluang usaha. 

    "Saat ini merupakan eranya ekonomi digital yaitu era sharing, jadi semua orang boleh terlibat. Coba kita bayangkan, kalau dulu UMKM ingin jualan barang dia harus punya toko, kemudian menyewa tempat, berapa banyak uang yang dikeluarkan?” ujar Semuel.

    “Sekarang kalau tidak mau punya website, mereka bisa menaruh barangnya di marketplace-marketplace. Inilah yang kita dorong supaya makin banyak UMKM yang bisa memanfaatkan teknologi. Para pedagang pun bisa jualan lewat layanan-layanan lainnya, misalnya dengan memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi Go-Jek,” jelas Dirjen Semuel. 

    Dia menambahkan, Pemerintah akan terus mendorong agar pelaku UMKM semakin banyak memasarkan produk di marketplace. Selain dapat meluaskan pasar dan meningkatkan pendapatan, marketplace dapat menjadi etalase yang tepat untuk mempromosikan produk Indonesia.

    "Kenapa kita dorong? Kita mau mengajak UMKM untuk naik kelas. Bisa dua kali lipat pendapatannya. Contoh, jaman dulu sebuah perusahaan taksi itu hanya konglomerat yang bisa naik, sekarang setiap orang yang punya kendaraan, bisa menjadi pengusaha taksi. Para pelaku usaha pun bisa jualan lewat layanan-layanan lainnya, misalnya dengan memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi gojek,” ucapnya.

    Dirjen Semuel menambahkan, dengan memanfaatkan platform digital para pelaku UMKM dapat memasarkan produknya dari rumah. 

    "Diharapkan dengan begitu akan tumbuh startup baru di Indonesia. Saat ini seorang ibu rumah tangga bisa memasarkan produknya melalui gerakan aplikasi berjualan," ungkapnya.

    Tak hanya itu, Semuel menuturkan tumbuhnya startup ini sekaligus menggambarkan prediksi mengenai ekonomi Indonesia yang akan menjadi negara terbesar keempat di dunia di tahun 2050. Ketika ukuran ekonomi Indonesia menjadi negara kelima di tahun 2030. 

    "Ini semua hanya bisa tercapai apabila Indonesia bertransformasi menuju era ekonomi digital. Kita membuka semua peluang itu supaya di era ekonomi digital kita bisa benar-benar hadir dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Dirjen Aptika.

    Dirjen semmy saat berbincang santai dengan MC Tok Tok Kominfo

    Terapkan sistem pembayaran cashless 

    Setelah mendorong UMKM memanfaatkan teknologi, sekarang Kementerian Kominfo fokus menggarap pasar tradisonal. Sebagai lembaga yang menjadi enabler penerapan teknologi, Kementerian Kominfo memiliki peran membantu pasar-pasar tradisional dapat jualan online atau memanfaatkan teknologi digital.

    “Apasih yang bisa dibantu di pasar tradisional? Pertama, uang tidak perlu lagi pakai cash. Ibu-ibu tidak perlu lagi mikirin kembalian, apalagi uang-uang di pasar banyak bersentuhan dengan orang, maka bakterinya juga banyak. Kalau saja di tiap-tiap warung itu ada QR code-nya, maka tinggal di klik, nominalnya muncul langsung di transfer jumlahnya,” jelas Semuel.

    “Kedua, bagaimana di pasar-pasar tradisional itu punya website? Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak dan siapapun yang ingin ke pasar, dia bisa lihat dulu berapa harganya? Bagaimana kondisinya? Mudah-mudahan berjalan lancar karena ini bergayung sambut sebab asosiasinya dan juga pelaku pasarnya sudah antusias,” terang Dirjen Aptika.

    Selanjutnya, Dirjen Semuel menuturkan penerapan sistem pembayaran non-tunai ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kominfo Rudiantara guna menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang model pembiayaan  di pasar.

    Presiden menginginkan transaksi di pasar tradisional bisa berlangsung secara nontunai atau cashless. Oleh karena itu, Presiden meminta agar pedagang-pedagang pasar tradisional mulai dibiasakan bertransaksi secara nontunai.

    "Pak Menkominfo Rudiantara menyampaikan kepada saya agar pesan Presiden ke kita, tolong dibantu agar cara-cara pembayaran cashless seperti ini bisa ditempatkan di pasar tradisional. Kalau perlu diberi pelatihan, sehingga betul-betul pasar rakyat naik tingkat," imbuhnya. 

    Dirjen Aptika menambahkan, pasar-pasar tradisional harus lebih diperhatikan karena menjadi tempat berkumpulnya produk-produk hasil usaha rakyat. Selain itu, perhatian lebih harus diberikan seiring menjamurnya supermarket.  

    "Agar pasar betul-betul survive di tengah hypermarket, supermarket, pasar modern, yang ada di semua kota," tuturnya. 

    Jika diperhatikan, kata Dirjen Semuel, produk-produk yang dijual di pasar tradisional seharusnya bisa bersaing dengan yang ada di supermarket. Namun demikian, agar menjadi pasar tradisional yang lebih modern diperlukan manajemen yang baik. 

    Ia mencontohkan harga satu ikat bayam dan kangkung di pasar berkisar Rp2 ribu namun di supermarket mencapai Rp 3.500. "Artinya apa? Secara daya saing pasar kita ini menang tapi memang jangan dibiarkan kumuh, becek, tidak ada tempat parkir," paparnya.

    Lebih lanjut dikatakannya, ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian Kominfo dalam melakukan transformasi digital. Pertama masyarakat, kedua pelaku bisnis, dan ketiga pemerintah.  

    "Untuk mewujudkannya ada tiga yang kami dorong: pertama masyarakat. Nah sekarang bisnis yang kita sentuh yang baru-baru. Tahun depan ini saya sudah bicara dengan anak-anak bagian ekonomi digital, kita harus bantu existing company yang tadinya analog harus juga bertransformasi, jangan sampai dia kena disruption padahal dia sudah pelaku ekonomi juga," jelasnya. 

    Kelebihan sistem cashless akan jauh lebih cepat dan transparan prosesnya. Sisi kecepatan yang dioptimasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  

    “Jadi begitu dia tanda tangan, klik, langsung instruksinya sudah masuk, bank yang menyelesaikan. Jadi approve-nya nanti ke kita dan yang menerima. Yang menerimanya harus ada nama account-nya dan nomor telepon-nya. Nanti bisa di-sms,” tutur Semuel.

     Kedepannya, Dirjen Aptika berharap agar lembaga pemerintah lainnya juga menerapkan cashless. “Jadi dengan ini mudah-mudahan mulai menambah jumlah lembaga pemerintah yang masuk ke program cashless. BNI misalnya, saat ini secara progresif menawarkan solusi ini kepada pemerintaah. Dulunya ada buat corporate, sekarang pemerintah pun sudah bisa,” tandasnya. (hm.ys/uki)

    Berita Terkait

    Empat Langkah Pemerintah Sukseskan Migrasi ke TV Digital

    Survei internal Kementerian Kominfo mengungkapkan, lebih dari 60 persen masyarakat siap beralih dari TV analog ke digital. Selengkapnya

    Kisah dari Makassar, Kerja Penjaga Frekuensi untuk Mudik Lancar

    Demi kelancaran jaringan komunikasi sepanjang musim mudik dan balik Lebaran, tim Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Di Selengkapnya

    Genjot Pendapatan UMKM dan Pasar Tradisional Lewat Platform Online

    Pemerintahan Indonesia berupaya mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan jangkauan bisnis melaljui internet. Ke Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA