Permainan Politik Era Digital Itu Bernama Hoaks

Jakarta, Kominfo –   Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Henri Subiakto, menilai saat ini penyebaran hoaks sudah pada kondisi yang membahayakan.  

"Sangat membahayakan bagi Indonesia, karena hoaks dipakai tidak hanya menyerang atau untuk kontestasi pilpres atau pemilu, tapi sudah merambah untuk menyerang lembaga-lembaga negara yang menjaga agenda nasional yaitu pemilu," katanya dalam tayangan Tok Tok Kominfo Episode 10 “Tips and Trik Hajar Hoaks”, Selasa (15/01/2019).

“Saya mengingatkan kepada teman-teman semua, hoaks ini tidak hanya di Indonesia tapi juga terjadi di berbagai negara. Hoaks sudah menjadi bagian dari permainan politik di era digital. Banyak orang yang menggunakan hoaks ketika mereka ngomong politik,” imbuhnya.

Henri Subiakto memaparkan hoaks kini sudah menyerang lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Padahal lembaga dan proses pemilu sudah diawasi oleh masyarakat.

“KPU dan Bawaslu sudah diserang hoaks. Bahkan, proses pemilunya sendiri diserang dengan hoaks. Padahal, yang namanya KPU itu dipilih dari orang-orang yang sudah mumpuni di bidang pemilihan umum. Tidak memihak, dipilih dan diawasi DPR, juga diawasi oleh Dewan Kehormatan Pemilu. Artinya, masyarakat juga mengawasi, media juga mengawasi,” ujarnya.

Berkaitan dengan adanya pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat bisa mempercayai siapapun pemenangnya, menurut Henri, sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan atau menyangsikan orang-orang yang dipilih secara independen itu.

Kabar adanya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos untuk salah satu kontestan Pemilu. Menurut Henri, itu jelas hoaks yang menggambarkan anggota KPU terlalu dekat dengan calon tertentu. Demikian juga dengan adanya kabar mengenai KTP elektronik yang palsu sekian juta dan macam-macam, menurutnya itu semua hoaks.

“Wah, pemilunya nggak benar! Ada pemihakan, ada kecurangan. Pesta demokrasnya belum terselenggara tetapi sudah ada hoaks-hoaks yang mencoba mendelegitimasi lembaga-lembaga yang independen. Ada kardusnya dipermasalahkan, ada kotaknya dipermasalahkan. Semuanya dipermasalahkan seakan-akan dalam konteks pemilu, negara ini tidak benar,” ungkapnya.

Ciri Berita Hoaks

Sebagai pemilih berdaulat di era digital, tutur Henri Subiakto, masyarakat Indonesia harus lebih aware karena hoaks itu tidak hanya mengurangi kualitas pemilu, mengurangi hasil, karena dengan adanya demokrasi itu diharapkan menghasilkan pemimpin terbaik.

“Jadi kalau orang udah ngomong politik di era digital memang banyak yang menggunakan hoaks Itu terjadi di Amerika, terjadi di Brazil, sebelumnya terjadi Rusia bahkan juga terjadi di negara-negara Eropa seperti ketika brexit di UK itu juga ada hoaks,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Staf Ahli Henri menyatakan berita yang menghasut dan mengajak untuk membenci suatu kalangan merupakan salah satu ciri-ciri berita bohong atau hoaks. Ia menambahkan, berita hoaks  ini harus diwaspadai karena memunculkan fitnah dan mengajak kebencian pada kelompok tertentu dengan merekayasa foto dan fakta.

"Ciri-ciri berita hoaks adalah membuat kebencian dan kecemasan. Hati-hati pada permusuhan dan ajakan untuk memusuhi bangsa sendiri oleh berita hoaks. Sebagai orang-orang yang baik dan terdidik maka harus mengembangkan sikap skeptis ketika menghadapi informasi. Skeptis itu tidak mudah percaya bahkan kalau perlu tidak hanya pada pesan yang datang tapi skeptis dengan perasaan kita. Jangan-jangan apa yang kita yakini Itu belum tentu benar," katanya.

Ciri-ciri berita bohong selanjutnya, kata Henri, adalah terdapat ajakan untuk menyebarkan agar viral. Beredarnya berita bohong melalui media abal-abal, menurut dia, dapat menimbulkan perkumpulan orang-orang yang merasa memiliki pemahaman yang sama atau efek "echo chamber".

Berita palsu memiliki dampak yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan perpecahan, pengelompokan dan radikalisme. “Orang yang hanya berkomunikasi dengan orang sepemikiran sehingga memperteguh pikiran mereka. Kalau masyarakat tidak mendapat informasi benar dan bermusuhan, maka negara ini bisa hancur,” tandasnya.

Menjelang pesta demokrasi yang sebentar lagi dilaksanakan, Henri menyarankan kepada masyarakat agar turut serta mensukseskan, menjaga, dan jangan sampai ada yang melegitimasi karena pemilu itu merupakan sebuah agenda 5 tahunan bangsa Indonesia.

“Tapi juga jangan lalu mati-matian hidup mati mendukung seakan-akan 5 tahun ini adalah persoalan hidup mati, jangan. Ini hanya persoalan demokrasi yang harus kita sambut dengan gembira, tetap berbeda pilihan tidak apa-apa tapi tetap dia adalah saudara sebangsa dan setanah air Indonesia,” imbuhnya.

Tiru 4 Unicorn Indonesia

Menyikapi revolusi industri 4.0 atau mungkin digitalisasi yang semakin luar biasa ini, Henri Subiakto, profesor yang kini menjabat Staf Ahli Bidang Hukum Menkominfo ini mengajak para milenials menggunakan media sosial internet untuk hal-hal yang produktif, kreatif, meningkatkan kualitas diri, dan sebagai ajang dalam meningkatkan produktifitas.

“Saya sering kali mengatakan anak-anak muda Indonesia ini sudah bisa menjadi contoh. Kita tahu ada 4 unicorn Indonesia yang sudah luar biasa yang akan menjadi bagian dari orang-orang terkaya Indonesia. Ada Nadiem Makarim penggagas Gojek,  ada Achmad Zaky CEO Bukalapak, Ferry Unardi ari Traveloka, dan William Suryadjaya dari Tokopedia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dapat dicontoh,” ujarnya.

“Ayo anak-anak muda Indonesia, sekarang juga mencontoh mereka. Kalau dulu orang kaya di Indonesia itu kan orangnya udah sepuh-sepuh. Nah ini mereka masih muda banget dan termasuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia,” ajak Henri. 

Kenalkan Progam Lambe Hoaks

Sementara itu, Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kominfo, Ferdinandus Setu, menjelaskan bahwa saat ini mekanisme penanganan hoaks di kementeriannya dilakukan melalui tiga pendekatan.

Pendekatan pertama menggunakan mesin AIS. Kedua, mendapatkan aduan dari masyarakat berupa aduan konten. Ketiga, laporan dari instansi terkait. “Jadi kita tahu bahwa instansi tetap punya hak, ada laporan dari BNPT terkait dengan isu-isu hoaks terorisme, atau kepada Kementerian Agama itu yang berkaitan dengan isu-isu soal agama,” bebernya.

Sebagai pendekatan untuk menangkal dan mengurangi hoaks yang beredar di masyarakat, ia menilai salah satu faktor yang meningkatkan penyebaran hoaks adalah rendahnya literasi digital, untuk itu pihaknya telah membangun Gerakan Nasional Siber Kreasi yang bekerja sama dengan 96 instansi, lembaga negara, perguruan tinggi negeri, lembaga masyarakat, dan sebagainya.

"Jujur, tingkat literasi kita sangat kecil. Jangankan baca buku, baca jurnal atau media sosial sampai selesai saja kita tidak melakukannya. Kita hanya membaca judul saja selesai, dan itu dianggap jadi pakar," kata Ferdinandus Setu.

Untuk semakin awarenya masyarakat akan bahayanya hoaks, saat ini Kominfo sedang merancang program lambe hoaks. Program ini baru saja tayang. Lambe hoaks ini adalah program dimana Kementerian Kominfo melalui Biro Humas akan menghadirkan seorang Miss Lambe Hoaks yang akan menyampaikan hoaks dalam sepekan.

“Inilah hoaks dalam sepekan yang berhasil dikumpulkan oleh mesin AIS kita. Dulu Namanya Cyber Drone 9, tapi sekarang namanya mesin AIS. Mesin kita ini kan bekerja dalam 24 jam sehari dan 7 hari selama seminggu dengan didukung oleh 100 orang tim verifikator yang bekerja secara rutin. Ada laporan hariannya dan laporan mingguan. Laporan mingguan itulah yang kita kemas secara menarik dalam program lambe hoaks,” tutupnya. (hm/ys/uki)