Merdeka Sinyal 100 Persen

Industri ekonomi kreatif perlu menggunakan teknologi informasi, terutama jaringan internet untuk mengenalkan dan memasarkan produk mereka. Karenanya, pemerataan jaringan internet dinilai sangat urgen untuk mendukung perkembangan industri ekonomi kreatif, terutama berbasis digital. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APHI) akhir 2017, lebih 54 persen penduduk Indonesia yang berjumlah 263 jiwa atau sekitar 143,26 juta jiwa sudah menikmati jaringan internet. Dibandingkan 2016, di mana pengguna internet mencapai 132,7 juta jiwa maka terjadi kenaikan sebesar sembilan persen. Pada 2018, angka pengguna internet diprediksi menyentuh 160 juta jiwa.  

Penetrasi internet di wilayah perkotaan sudah mencapai 72,41 persen. Adapun di wilayah semiper-kotaan atau rural urban mencapai 49,49 persen. Meski tumbuh pesat, sebaran pengguna internet InJonesia tidak merata.  

Untuk memerdekan sinyal, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) sebagai bagian Kemen kominfo dalam Program Merdeka Sinyal 2020, menjabarkan ada sejumlah tantangan, salah satunya akses telekomunikasi yang masih belum merata di Nusantara.  

Terbukti, saat ini masih ada sekitar 11 persen wilayah di Indonesia yang belum tersentuh sinyal. Wilayah blank spot tersebut, berlokasi di 5.300 desa yang ada di seluruh Indonesia, sedangkan 3.500 di antaranya ada di Papua. "Untuk memecah persoalan ini butuh dana yang lebih banyak, di mana ada dan tiana universal service obligation (USD) yang disetor operator," jelas Dirut BAKTI. Anang Latief dalam diskusi publik Merdeka Sinyal 100 Persen dan Menyongsong Industrialisasi yang diinisiasi Selular. 

Sebagai informasi, dana USO bersumber dari pungutan 1.25 persen pendapatan operator telekomunikasi yang kemudian dikelola BAKTI. "Saat ini operator mempunyai kewajiban untuk menyetor dana USO sebesar 1,25 persen dari total revenue. Sulit mewujudkan kalau cuma 1,25 persen untuk membangun infrastruktur di 5.000 desa lebih," lanjut Anang.  

Disampaikan Anang, pemerintah tidak lantas menambah dana iuran USO kepada operator. Karena menurutnya, hal itu bisa jadi beban perusahaan. Solusinya, BAKTI melirik Biaya Hak Penggunaan (BHP) dari operator.  

Anang menuturkan, rata-rata operator telekomunikasi seperti Telkomsel kira-kira membayar 10 persen kepada pemerintah terkait BHP frekuensi, BHP penyelenggaraan dan BHP USO. "Kita melirik jumlah dana itu saja tanpa memberikan beban lagi kepada industri," pungkasnya.  

Meski diterjang beragam tantangan, mulai dana hingga sulitnya membangun infrastruktur di wilayah Indonesia, Program Merdeka Sinyal 2020 diyakini Anang akan tepat waktu terlaksana, meskipun program ini sendiri baru dideklarasikan pada pertengahan 2018.  

Masa Depan Ekonomi indonesia  

Upaya membangun infrastruktur telekomunikasi ini memang menjawab tantangan zaman, yang muaranya untuk kepentingan ekonomi digital di Indonesia.  

Wilayah Indonesia dengan beragam kekayaan, khususnya di daerah nyaris tidak disentuh penyelenggara telekomunikasi swasta. Padahal pada 2020 revolusi bisnis online Indonesia diprediksi akan mendongkrak PDB sebesar 22 persen.  

Itu artinya, akses telekomunikasi sebagai tulang punggung perekonomian digital sangat dibutuhkan para pelaku industri kreatif dan startup.  

Kemudian pemerintah tidak sendirian untuk memupuk ekonomi digital, melainkan juga merangkul berbagai stakeholder untuk turut terlibat. Tak hanya yang menyangkut ekonomi saja.  

melainkan juga menggandeng LSM, gerakan nasional seperti siber kreasi, pemda dan lainnya untuk melakukan edukasi dan literasi terhadap penggunaan internet, dengan harapan masyarakat benar-benar memahami penggunaan internet untuk hal-hal produktif.  

"Edukasi memang harus berjalan. Ini butuh waktu, kita butuh peran aktif seluruh masyarakat untuk terus menggalakan edukasi, misalnya pemanfaatan internet untuk jualan online. Ini penting karena hal-hal yang positif turut meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, sehingga cita-cita menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN pada 2020 bisa terwujud." tegas Anang.

Sumber berita: Koran Jakarta (31/12/18)