FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 12-2018

    1090

    Demi Pilpres, Kominfo Galakkan Literasi Digital

    Kategori Sorotan Media | daon001
    Kominfo akan gencarkan literasi digital demi menangkal hoax.

    Jakarta - Meskipun pangsa pasar Android jauh lebih tinggi dari iOS, sudah menjadi rahasia umum kalau App Store jauh lebih menguntungkan ketimbang Google Jakarta - Menjelang memasuk tahun politik di 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan galakkan literasi digital. 

    Hal tersebut dilakukan mengingat pada tahun depan akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres. Isu pencemaran nama baik dan SARA berpotensi meningkat, khususnya yang beredar di internet. Playstore. Hal ini kembali dibuktikan oleh laporan terbaru dari Sensor Tower yang menunjukkan pemasukan bersih sejumlah developer aplikasi di kedua pasar aplikasi tersebut. 

    "2019 itu tahun politik di mana banyak kasus pencemaran nama baik dan SARA. Jangan sampai isu-isu tersebut jadi pemecah belah bangsa. Maka dari itu kita lakukan literasi digital dan edukasi ke masyarakat," tutur Rizki Amelia selaku Kasie Penerapan Literasi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo. 

    Kominfo juga akan melakukan sosialisasi kepada pemilik akun media sosial, agar mereka tidak menjadi provokator sampai menyerbarkan hoax. Selain masyarakat pada umumnya, literasi digital dan edukasi ini ditunjukkan kepada para pemula, di mana mereka juga mempunyai hak memilih presiden pilihannya. 

    Literasi digital dan edukasi yang digencar oleh Kominfo di tahun 2019 akan difokuskan di 15 provinsi. Wilayah tersebut berdasarkan catatan Bawaslu merupakan area yang rawan. 

    "Rawan ini dinilai kurang bebas dan adil. Ada beberapa kelompok yang memaksakan kehendak. Kerawanan ini jadi dasar menjadi daerah tingkat kerawanannya," sebutnya. 

    Dipaparkan, 15 provinsi yang dimaksud, di antaranya yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Yogyakarta, NTB, dan NTT. 

    Untuk lakukan literasi digital tersebut, Kominfo mempunyai program dinamakan Siberkreasi yang terdiri dari hingga 100 komunitas. 

    Kendati gencar melakukan literasi digital dan edukasi ini, bukan berarti Kominfo meninggalkan pemblokiran situs-situs yang melanggar perundang-undangan. Meskipun, porsi pemblokiran tersebut tak lebih banyak dari literasi digital dan edukasi. 

    "Bukan tidak banyak. Sebenarnya, penapisan akan terus dilakukan, khususnya seperti perjudian dan pornografi akam terus digalakan," pungkasnya.

    Sumber berita: www.detik.com (24/12/2018)

    Pewarta: Agus Tri Haryanto

    Berita Terkait

    Pemerintah Tuntaskan Sosialisasi Siaran Digital Periode 2020

    KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) bersama dengan Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) serta Kementerian Komunikasi dan Inform Selengkapnya

    Peran BAKTI Kominfo Mulai Dirasakan Publik

    Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastru Selengkapnya

    Menkominfo: Kebijakan Transformatif untuk Ciptakan Ekosistem Digital Mumpuni

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G. Plate menyatakan, pada tahun 2021, pemerintah mengambil langkah ekstra untuk memper Selengkapnya

    Kemkominfo Tingkatkan Kemampuan Aplikasi PeduliLindungi

    Sampai hari ini, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai ratusan ribu orang. Angka ini terus bertambah dari hari ke hari. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA