Posisinya Strategis, Batam Bisa Dikembangkan Secara Maksimal

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas tentang Pengembangan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018) siang.

Presiden mengingatkan, rapat yang membahas tentang percepatan pengembangan pembangunan di Batam dan sekitarnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2015, Januari 2016, dan Maret 2017. “Sudah dirapatkan berkali-kali,” kata Presiden.

Pemerintah, tegas Presiden, menginginkan Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya tarik untuk kawasan ekonomi, dan daya tarik untuk investor.

Untuk itu, Presiden meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan perkembangan di Batam, proses transformasi dari free trade zone ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), juga urusan yang berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, masalah pelabuhan, dan yang lain-lainnya.

Turut hadir dalam ratas kali ini di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Menpar Arief Yahya, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menaker Hanif Dhakiri, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Wamenkeu Mardiasmo, Wamen ESDM Archandra Tahar, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan para eselon satu di lingkungan lembaga kepresidenan.

Pemerintah Alihkan Kewenangan BP Batam ke Pemkot Batam

Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

“Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh dua.  Segera hilang,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12) sore.

Artinya, lanjut Menko Perekonomian, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua.

Mengenai masalah perizinan, menurut Menko Perekonomian, dari sekarang pun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di sana. Kalau sekarang masih ada 2 lantai, menurut Darmin, nantinya mungkin jadi satu lantai.

Ditegaskan Menko Perekonomin, pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Diakuinya saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Tapi Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera. “Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan,” tegasnya.

Saat ditanya apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, “Lebih kurang akan begitu.”