FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    12 12-2018

    2157

    Presiden Setujui Usulan Penetapan 9 November sebagai Hari Wayang Nasional

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Seorang ibu melintas di depan mural tokoh wayang kulit Buto Rambut Geni di Kampung Wayang Kulit, Pisangcandi, Malang, Jawa Timur, Kamis (22/11/2018). Warga di kampung tersebut sengaja menghiasi tembok rumahnya dengan 50 karakter tokoh wayang kulit sebagai upaya edukasi dan pelestarian budaya. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyetujui usulan seniman dan budayawan yang hadir dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/12) sore. Pertemuan itu membahas penetapan tanggal 9 November sebagai Hari Wayang Nasional.

    “Ini memang usulan yang datang dari masyarakat ya. Dan beliau tadi secara langsung diambil suratnya, ditandatangani di tempat. Sehingga sekarang tanggal 9 November, yaitu tanggal penetapan wayang sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO itu ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional,” kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, kepada wartawan usai bersama sejumlah seniman dan budayawan bertemu Presiden.

    Implikasi penetapan 9 November sebagai Hari Wayang Nasional, menurut Hilmar, tentu akan ada perayaan. Namun yang pasti, jika selama ini wayang yang tersebar di mana-mana sekarang punya forum untuk pengembangan lebih lanjut.

    Dana Perwalian Kebudayaan 

    Selain masalah penetapan Hari Wayang Nasional, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menambahkan, dalam pertemuan antara seniman dan budayawan dengan Presiden Jokowi itu telah disepakati untuk pembentuan dana perwalian untuk kebudayaan.

    “Seperti trust fund begitu ya, yang disediakan untuk kebudayaan. Angkanya nanti bisa ditanya, saya tidak berani bilang,” ujar Hilmar.

    Dana perwalian itu diharapkan  akan memecahkan banyak masalah pendanaan di bidang kebudayaan. Ia menyebutkan,  anggaran di bidang kebudayaan ini sangat ketat sehingga kalau misalnya mau bikin festival atau kegiatan-kegiatan, dengan administrasi yang ada sekarang terasa terhambat.

    “Sehingga perlu suatu mekanisme yang jauh lebih fleksibel untuk kebutuhan itu. Dan dana perwalian dianggap tepat,” terang Hilmar seraya menambahkan, Dana Perwalian Kebudayaan itu akan dianggarkan mulai tahun 2019 mendatang

    Berita Terkait

    Jawa Timur Jadi Contoh Penerapan Keterpaduan Layanan Digital

    Digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan kedepan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh sat Selengkapnya

    Wapres Dukung Program Satu Juta Penyuluh Kemitraan UMKM Berbasis Syariah

    Wapres meminta KPPU untuk membenahi segala hal yang dapat mengganggu kelancaran proses kerja. Selengkapnya

    Presiden Tegaskan Potensi Demografi dan Tantangan Indonesia

    Menurut Presiden, Indonesia memiliki kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik karena 68 persen penduduknya berada dalam rentang usia p Selengkapnya

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA