FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 12-2018

    750

    Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi

    SIARAN PERS NO. 313/HM/KOMINFO/12/2018
    KategoriSiaran Pers

    Siaran Pers No. 313/HM/KOMINFO/12/2018

    Senin, 10 Desember 2018

    Tentang

    Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi 

      

    Pada tanggal 30 November 2018, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menerbitkan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi, yang berlaku terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018. [unduh TAP BRTI 04/2018] 

    Pertimbangan diterbitkannya TAP BRTI ini adalah bahwa setelah registrasi pelanggan jasa telekomunikasi diimplementasikan, masih ditemukenali penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupa pengiriman panggilan dan/atau pesan yang mengganggu dan tidak dikehendaki (spam), yaitu panggilan dan/atau pesan yang diindikasikan penipuan.

    Penyalahgunaan jasa telekomunikasi tersebut perlu ditangani dengan cepat dan terintegrasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi terjaga dengan baik dengan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan jasa telekomunikasi. 

    Oleh karena itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia melakukan optimalisasi saluran pengaduan (help desk) yang saat ini tersedia sehingga keluhan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat ditangani dengan baik.

    Penanganan pengaduan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi berupa panggilan dan/atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki (spam call and/or message) yang diindikasikan PENIPUANdalam segala bentuknya, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan untuk segera mengurus  pembayaran transaksi tertentu, transfer uang atau Pelanggan menjadi pemenang kuis atau undian dilakukan dengan menggunakan alur sebagai berikut:


    Dalam hal terjadi pemblokiran terhadap nomor telepon seluler (MSISDN) yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan/atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan kepada BRTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pelanggan yang membuat laporan pengaduan wajib memberikan laporan yang benar dan bertanggung jawab atas laporan pengaduan yang dibuat.

     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 160/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Gelar KOMExpo 2019, Kominfo Ajak Masyarakat Kenali Program Kerja dengan Cara Seru

    Setelah sukses pada gelaran pertamanya di tahun 2018, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo kembali menggelar Kominfo Expo (KOMExpo) Selengkapnya

    Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut

    Selengkapnya

    Siaran Pers No. 158/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Dukungan BAKTI Kominfo untuk Siaran Digital Daerah Perbatasan

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh upaya pemerintah menyediakan Selengkapnya

    Siaran Pers No. 157/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Terapkan SPBE, Kominfo Luncurkan Terbatas 2 Aplikasi Layanan Publik

    Pusat Data dan Sarana Informatika Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan secara terbatas 2 aplikasi layanan Selengkapnya