FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
10 12-2018

607

Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 313/HM/KOMINFO/12/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 313/HM/KOMINFO/12/2018

Senin, 10 Desember 2018

Tentang

Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi 

  

Pada tanggal 30 November 2018, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menerbitkan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi, yang berlaku terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018. [unduh TAP BRTI 04/2018] 

Pertimbangan diterbitkannya TAP BRTI ini adalah bahwa setelah registrasi pelanggan jasa telekomunikasi diimplementasikan, masih ditemukenali penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupa pengiriman panggilan dan/atau pesan yang mengganggu dan tidak dikehendaki (spam), yaitu panggilan dan/atau pesan yang diindikasikan penipuan.

Penyalahgunaan jasa telekomunikasi tersebut perlu ditangani dengan cepat dan terintegrasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi terjaga dengan baik dengan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan jasa telekomunikasi. 

Oleh karena itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia melakukan optimalisasi saluran pengaduan (help desk) yang saat ini tersedia sehingga keluhan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat ditangani dengan baik.

Penanganan pengaduan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi berupa panggilan dan/atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki (spam call and/or message) yang diindikasikan PENIPUAN dalam segala bentuknya, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan untuk segera mengurus  pembayaran transaksi tertentu, transfer uang atau Pelanggan menjadi pemenang kuis atau undian dilakukan dengan menggunakan alur sebagai berikut:


Dalam hal terjadi pemblokiran terhadap nomor telepon seluler (MSISDN) yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan/atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan kepada BRTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggan yang membuat laporan pengaduan wajib memberikan laporan yang benar dan bertanggung jawab atas laporan pengaduan yang dibuat.

 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Berita Terkait

Siaran Pers No. 119/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Penyelenggara Telekomunikasi yang Mendapat Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2018

Kementerian Kominfo melakukan publikasi bagi 20 Penyelenggara Telekomunikasi yang Mendapat Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Tel Selengkapnya

Siaran Pers No. 118/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Penyelenggara Telekomunikasi yang Telah Mendapat Surat Teguran Ketiga Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2018

Kementerian Kominfo melalui siaran pers ini melakukan publikasi Surat Teguran Ketiga bagi Penyelenggara Telekomunikasi yang Telah Mendapat S Selengkapnya

Siaran Pers No. 117/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Fasilitasi Startup Digital, Buka Gerbang Ekosistem Indonesia

Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Salah satunya dengan memfasil Selengkapnya

Siaran Pers No. 116/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Menkominfo Ajak Jajaran Pimpinan Libatkan Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun dan berbicara ke m Selengkapnya