Kominfo Antisipasi Gangguan SFR Saat Mudik Lebaran di Bali
Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara intensif di sejumlah titik monitor strategis yang menjadi rute utama lalu lintas masyarakat dan p Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong agar media penyiaran di Indonesia memiliki kredibilitas dalam menyajikan siaran. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M Ramli, memberikan rekomendasi agar peran media penyiaran makin menguat untuk menyajikan informasi yang berimbang dan independen menjelang Pemilu 2019.
"Rekomendasi pertama adalah mengedepankan kode etik jurnalistik dan penyiaran agar Pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil termasuk tidak memberitakan isu-isu sensitif yang memicu kerawanan dan konflik di masyarakat," ujar Ramli saat menghadiri Rapat Pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Grand Mercure Hotel, di Jakarta, Senin (26/11/2018).
Melanjutkan penjelasannya, Dirjen Ramli menyatakan rekomendasi kedua yaitu menitikberatkan informasi yang produktif agar menghindari penyebaran hoaks. Menurut Ramli, penyebar hoaks harus bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat memicu konflik di masyarakat.
"Media penyiaran harus menyajikan liputan dan pemberitaan yang berimbang dalam konteks memberikan informasi produktif kepada publik dan jauh dari berita hoaks," kata Ramli.
Dirjen Ramli mengingatkan kembali tujuan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum," ujar Ramli seraya menambahkan manfaat lain industri penyiaran yaitu berdampak positif ke kehidupan masyarakat serta iklim demokrasi berbangsa.**
Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara intensif di sejumlah titik monitor strategis yang menjadi rute utama lalu lintas masyarakat dan p Selengkapnya
Penerapan perizinan ditujukan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan melindungi hak kekayaan intelektual, melindungi k Selengkapnya
Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik Pemilu 2024. Selengkapnya
Menurut Imam Suwandi, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Selengkapnya