Pentingnya TNI Menjaga Netralitas dalam Politik Nasional

Bandung, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali akan pentingnya netralitas TNI dalam politik nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Apel Danrem-Dandim Terpusat TA 2018 yang digelar di Gedung Graha Yudha Wastu Pramuka yang berada di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif), Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (26/11/2018).

“Intinya saya menyampaikan netralitas TNI itu betul-betul harus dijaga. Netralitas TNI harus terus dijaga,” kata Presiden selepas acara.

Presiden juga mengingatkan para Komandan Resor Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional.

“Yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu sangat perlu dalam pembangunan kita, baik sekarang, jangka menengah, maupun panjang,” tuturnya.

Selain itu, dalam arahannya, Kepala Negara menyinggung profesionalitas dan gerak cepat TNI menghadapi perubahan global. Menurutnya, perubahan global yang begitu cepat saat ini memerlukan respons cepat pula dari TNI. 

“Mestinya dengan ada perubahan besar, baik perubahan politik global maupun ekonomi global, itu harus direspons dengan sebuah strategi besar juga. Terutama di bidang anggaran,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Danrem dan Dandim mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka serta mendukung jalannya acara-acara besar yang diselenggarakan pemerintah.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan apresiasi kepada para Danrem dan Dandim atas kerja kerasnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing dan juga dalam memastikan event-event besar yang kita laksanakan: Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.