FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
05 11-2018

354

Terpilih Jadi Anggota Dewan ITU, Indonesia Targetkan Transformasi TIK Global

SIARAN PERS NO. 296/HM/KOMINFO/11/2018
Kategori Siaran Pers
Menteri Kominfo Rudiantara bersama Dirjen SDPPI Ismail dan Menteri ICT Rusia dalam acara Rusian Evening Reception di Dubai, UEA, Kamis (31/10/2018). Dalam kesempatan itu kedua belah pihak menyatakan saling dukung dalam pencalonan menjadi council member ITU PP 2018-2022 - (H)

Siaran Pers No. 296/HM/KOMINFO/11/2018

Senin, 5 November 2018

Tentang

Terpilih Jadi Anggota Dewan ITU, Indonesia Targetkan Transformasi TIK Global

 

Dubai, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan Indonesia terpilih menjadi Council Member Region E International Telecommunication Union (ITU). Agenda untuk mendorong transformasi global dengan kebijakan afirmatif atau keberpihakan mengenai pemerataan akses internet.

"Alhamdulillah, Indonesia dipilih (kembali) sebagai Council Member Region E bersama 12 negara lainnya yaitu Australia, Tiongkok, India, Iran, Jepang, Kuwait, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Saudi Arabia, Thailand dan UAE," ujar Rudiantara usai pengumuman Council Member ITU di Dubai, Uni Arab Emirates, Senin (5/11/2018).

Dalam ITU Plenipotentiary Conference ke-18 itu, Indonesia menawarkan inisiatif untuk mendorong percepatan transformasi terutama mengenai pemerataan akses internet. Melalui lobi dan pertemuan tak kenal waktu, Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Rudiantara berhasil menggalang dukungan untuk Indonesia menjadi Anggota Dewan ITU.

"Tugas menanti kita untuk bisa men-drive proses percepatan transformasi ITU dalam ITU Council," ungkap Rudiantara optimistis.

Menurut Rudiantara, model kebijakan keberpihakan Indonesia menjadi referensi pemerataan akses internet secara global.  "Dapat dijadikan contoh bagi ITU untuk menerapkan kebijakan yang sama bagi hampir setengah populasi dunia yang belum memiliki akses internet," tandasnya.

Bahkan, Menteri Kominfo menyatakan ke depan sumberdaya manusia dari Kementerian Kominfo dan Indonesia akan menjadi konsultan bagi ITU untuk mengeksekusi kebijakan keberpihakan. "SDM Kominfo atau BAKTI dan industri bisa menjadi narasumber atau konsultan bagi ITU dalam mengeksekusi kebijakan keberpihakannya," tambahnya.

Rudiantara mengharapkan orientasi global sebagai anggota ITU menjadi nilai tambah tanpa mengesampingkan kebijakan di dalam negeri. "Sudah saatnya Kominfo senantiasa berorientasi internasional tanpa meninggalkan kewajiban nasional. Sekali lagi, Kominfo bisa!" tandasnya.

Menteri Kominfo menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh negara sahabat, media, industri dan asosiasi dalam mendukung keterpilihan Indonesia sebagai anggota dewan ITU. "Terimakasih kepada teman-teman yang membantu secara langsung maupun tidak atas dipilihnya (kembali) Indonesia. Saya bangga teman-teman," ujarnya.

Konferensi badan pembuat kebijakan tertinggi ITU yang diadakan empat tahun sekali itu menjadi kunci arah kebijakan dan peran organisasi di masa depan berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh dunia. Seluruh negara anggota ITU menetapkan kebijakan umum perserikatan, mengadopsi rencana strategis dan keuangan empat tahun; dan memilih council member atau anggota dewan.

 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

 

 

 


Berita Terkait

Siaran Pers No. 14/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Menkominfo dan Menkeu Akan Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah untuk Layanan Pajak dan Kesehatan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sa Selengkapnya

Siaran Pers No. 13/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Bukukan Pendapatan Rp2,9 T, BAKTI Jadi BLU Terbesar Kedua

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tercatat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan pendapatan terbesar kedua pada tah Selengkapnya

Siaran Pers No. 12/HM/KOMINFO/01/2019 Tentang Pembatasan Hak Akses Rekaman Telekomunikasi Wujud Pengakuan dan Perlindungan Hak Pribadi

Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak pribadi. Selengkapnya

Siaran Pers No. 11/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Klarifikasi Atas Hoaks Permainan Elektronik Mengandung Kekerasan

Awal tahun ini beredar hoaks dalam bentuk infografis dengan memuat logo Kementerian Komunikasi dan Informatika. Infografis itu memuat inform Selengkapnya