Angka Stunting Turun, Kemenkes Tetap Intervensi Hingga Perilaku Berubah

Pemerintah berhasil menurunkan angka stunting dari 37,2 persen, dari Diskesdas, pada 2013, menjadi 30,8 persen. Kendati begitu, intervensi Kementerian Kesehatan tetap akan dilakukan hingga ada perubahan perilaku masyarakat.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif", bertempat di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

“Intervensi dilakukan oleh Kemenkes terhadap stunting sampai ada perubahan perilaku. Itulah sebabnya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dilakukan baik di posyandu, termasuk melibatkan PKK demi menggerakkan ekonomi di daerah,” tuturnya.

Diingatkan oleh Menkes, bahwa stunting sangat berkolerasi dengan penyakit tidak menular (katastropik). Oleh karena itulah, sambung dia, kuat alasan untuk menekan terus angka stunting di tanah air.

Sementara itu, terkait program imunisasi, Menkes mengatakan, cakupannya telah mencapai 92,04 persen. Di Pulau Jawa, sambung dia, imunisasi MR sudah dilakukan terhadap 35 juta anak. Sedangkan di luar Pulau Jawa, menurut Menkes, masih dalam proses pelaksanaan program. 

“Sudah 62 persen untuk di luar Jawa. Beberapa provinsi sudah sampai 95 persen. Namun memang ada kabupaten/kota yang rendah sekali. Memang diperpanjang sampai Oktober, tapi tidak bisa diperpanjang lebih lanjut. Karena itu terkait dengan persoalan kekebalan komunitas. Sehingga, yang ditempuh adalah dengan cara-cara lain demi tercapai cakupan yang sebenarnya,” tuturnya.

Saat ini, Menkes menambahkan, sudah sebanyak 4 juta anak memperoleh imunisasi lengkap. Khusus untuk polio, kendati Indonesia sudah bebas, sambung dia, tetap harus berhati-hati. “Papua outbreak Polio,” katanya.

Tujuan dari peningkatan pelayanan kesehatan, Menkes menegaskan, intinya memang mengubah masyarakat menjadi berparadigma sehat, menguatkan layanan kesehatan, dan lindungi masyarakat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Angka JKN mengalami peningkatan, jika dulu memberikan perlindungan pada 156 juta jiwa, kini sudah lebih dari 200 juta jiwa yang dilindungi,” tuturnya.

Pemberian layanan kesehatan, menurut Menkes, tidak bisa dilepaskan dari penyediaan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, disebutkannya, ada rencana untuk membangun tiga rumah sakit di Indonesia timur, yakni di Ambon, Kupang, dan Waimena.

Saat ini tercatat, menurut Menkes, ada 22.624 rumah sakit dan 2.443 puskesmas. Sedangkan soal SDM, dia mengatakan, dengan tidak adanya PTT, Kemenkes menggelar program Nusantara Sehat.

“Melalui program itu, ditempatkan anak muda untuk mau berada di daerah 3 T dan kepulauan. Saat ini, jumlahnya sudah mencapai 6 ribu yang tersebar 1.612 puskesmas di 361 kabupaten/kota,” pungkasnya.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber, antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.