FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 10-2018

    999

    Revitalisasi SMK Maksimalkan Pelibatan Dunia Industri

    Kategori Kerja Kita | mth

    Sejumlah strategi digelar demi memaksimalkan upaya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Di antaranya, meningkatkan kualitas kerja sama dengan dunia industri. 

    Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif", bertempat di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018). 

    “Revitalisasi SMK dimulai dari mengedepankan strategi baru, yakni dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinasi Perekonomian. Kami mengubah pola dari supply side jadi demand side, yang diwujudkan dalam penyusunan kurikulum dan penyiapan tenaga kerja. Ini tidak seperti sebelumnya,” katanya.

    Dengan dilibatkannya dunia industri dalam rangka revitalisasi SMK, Mendikbud mengatakan, kini sudah sebanyak 40 persen siswa berada di dunia industri dan usaha.

    Terkait program itu pula, Mendikbud memaparkan, telah dibuat sebanyak 540 techno park. Itu merupakan tempat, sambung dia, untuk berproduksi dengan memakai standar industri  yang ada. “Sehingga praktek siswa SMK itu sudah terstandar dan diharapkan hasil produksi mereka kelak, juga langsung bisa dipasarkan,” katanya. 

    Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri tersebut, Mendikbud membeberkan, saat ini telah ada 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 136 SMK Pariwisata.

    Program Indonesia Pintar

    Disebutkan Mendikbud, Indonesia Pinter merupakan salah satu program unggulan dalam Kabinet Kerja. Program itu, kata dia, digelar dalam rangka memperluas akses peserta didik untuk mendapatkan pendidikan, baik dijalur formal dan nonformal.

    Pada 2015, Mendikbud memaparkan, untuk tingkat SD sudah sebanyak 10,8 juta anak yang memperoleh KIP. Sedangkan pada 2016, sambung dia, sebanyak 10,9 juta. Pada 2017, Mendikbud mengatakan, ada sebanyak 10,4 juta.

    “Dan pada 2018 sebanyak 7 juta. Pada November akan kembali dilakukan pembagian untuk tahap ketiga KIP. Sejauh ini, total KIP yang telah tersalurkan sebesar Rp35.740.676.660.000. Dengan fokus mekanisme penyaluran, dari semula kartu biasa, menjadi sekarang sudah 70 persen cashless. Jadi bisa juga dipakai untuk ATM, sehingga bisa diambil langsung sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,” katanya.

    Penguatan Pendidikan Karakter

    Sebagai amanat nawacita, Mendikbud menjelaskan, PPK digelar demi membangun budi pekerti. Saat ini, sambung dia, sudah sebanyak 218.989 sekolah yang melaksanakan praktek tersebut.

    “Program itu mengedepankan penanaman atas lima nilai, yaitu nasionalisme, religiusitas, gotong royong, integritas dan kemandirian,” katanya. 

    Pembenahan Kualitas Guru

    Terkait langkah-langkah untuk melakukan pembenahan kualitas guru, Mendikbud menyebutkan, telah dilakukan sertifikasi jenjang profesi guru. Sebanyak 1.726 juta guru, kata dia, kini telah mendapat sertifikat. 

    Selain itu, Mendikbud mengatakan, juga tetap dilanjutkannya program Guru Garis Depan (GGD). Hal itu untuk memenuhi, sambung dia, kebutuhan guru di daerah 3T. “Ada juga sebanyak 6.077 guru keahlian ganda. Mereka adalah guru-guru SMK yang disekolahkan lagi sehingga memiliki keaglian khusus,” tuturnya.

    Pelaksanaan UNBK

    Ihwal pelaksanaan UNBK, Mendikbud menegaskan, pada 2018 sudah mencakup 78 persen proses ujian yang digelar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan UNBK sendiri, kata dia, dilakukan untuk meningkatkan ingtegritas. “Dulu dengan ujian tulis banyak kecurangan yang terjadi. Sekarang, tingkat integritas bisa dinaikkan, hingga hampir mencapai 100 persen,” katanya.

    Pemberantasan Buta Aksara

    Angka buta aksara, menurut Mendikbud, tercatat terus mengalami penurunan. Pada 2015, kata dia, jumlahnya mencapai 3,56 persen. Namun pada 2017, sambung dia, angkanya tinggal 2,07 persen.

    “Untuk itu dilakukan sejumlah strategi. Di antaranya, mendukung literasi, donasi buku, menggerakkan belajar di desa, dan membangun taman bacaan,” katanya.

    Pemerataan Berkualitas

    Pada 2018, Mendikbud menegaskan, sistem zonasi mulai diberlakukan di dunia pendidikan. Hal itu ditujukan, sambung dia, untuk meningkatkan pemerataan yang berkualitas.

    “Jadi tidak lagi pemerataan belaka, melainkan yang berkualitas. Sistem zonasi itu berlangsung di seluruh Indonedia. Dari pemberlakuan sistem ini, hal yang semula tidak bisa diatasi bisa diatasi, termasuk sistem belajar 12 tahun,” pungkasnya. 

    Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber, antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Berita Terkait

    SOROTAN MEDIA