Pembangunan Infrastruktur Wujud Pemerataan dan Tingkatkan Daya Saing

Pemerintah selama empat tahun terakhir ini telah mengalihkan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi kepada belanja produktif, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia, sekaligus pemerataan akses di Tanah Air.

Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Pembangunan Ekonomi dan Daya Saing", bertempat di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

"Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini telah men-support daya saing walaupun kecil, dari peringkat 47 ke 45. Jadi walaupun infrastruktur sudah fokus besar-besaran, masih saja tetap kurang. Padahal kita ingin minimal mencapai nomor 40 (peringkat) daya saing ini," jelasnya.

Disebutkan, pada sisi konektivitas, selama empat tahun terakhir pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km. Khusus untuk jalan tol, pencapaian selama empat tahun ini sudah melebihi pencapaian pemerintahan dari sebelum tahun 2014 yang hanya sepanjang 780 km.

Kemudian pemerintah juga telah membangun jembatan sepanjang 39,8 km dan jembatan gantung sebanyak 134 unit yang menghubungakan antardesa di seluruh Indonesia.

"Jembatan gantung ini untuk menggantikan jembatan indiana jones, supaya anak-anak sekolah aman dan produksi pertanian dari desa-desa lancar. Sampai tahun 2018 ini sudah terbangun 134 jembatan gantung, dan ditargetkan ditambah lagi 166 jembatan gantung di tahun 2019," imbuh Menteri Basuki.

Sementara guna mendukung ketahanan pangan, pemerintah saat ini tengah membangun 65 bendungan dan irigasi, di mana hingga 2018 telah rampung 17 proyek. Sebab, menurut Menteri Basuki, nawacita ketahanan pangan tidak dapat dicapai tanpa adanya ketahanan air.

"Kalau di NTB dan NTT mau maju ya harus air, air, air. Di NTT dibangun tujuh bendungan dan sudah rampung dua. Selain bendungan, kita juga bangun embung-embung kecil yang dibutuhkan untuk peternakan dan holtikultura. Hingga 2018 telah terbangun 949 embung," tambahnya. 

Sedangkan di sisi pemerataan pembangunan, pemerintah juga tak lupa membangun jalan di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di perbatasan kalimantan, total 1.692 km jalan sudah ditembus dengan sisa yang belum tembus sekitar 200 km. Kemudian di NTT sudah tembus semua sepanjang 1.762 km dan di Papua yang sudah tembus sepanjang 909 km dengan sisa yang belum tembus 198 km 

Selain jalan, di perbatasan juga dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna menumbuhkan kegiatan ekonomi. Setidaknya saat ini sudah ada tujuh PLBN, yakni PLBN Wini, Motamasin, dan Motaain di NTT, PLBN Skouw di Papua, dan PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat.

"Tiap ada PLBN, pasti ada pembangunan pasar, karena kita tidak ingin gagah-gagahan saja, tapi juga menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan. Dulu orang ke perbatasan bawa mobil buka lapak. Sekarang sudah ada pasarnya. Di Skouw itu perdagangannya emas lho, jangan salah, bukan hanya jajanan," ungkap Menteri Basuki. 

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Mendag Enggartiasto Lukita, Menpar Arief Yahya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkominfo Rudiantara, Menperin Airlangga Hartarto, dan Kepala Bekraf Triawan Munaf.