Empat Tahun Jokowi-JK, Lebih Fokus Berdayakan Desa di Daerah 3T

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) fokus dalam memberdayakan perekonomian dan sumber daya masyarakat desa di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang selama ini kurang diperhatikan.

"Indonesia ada 41 kabupaten di daerah terluar. Alokasi Dana Desa yang diberikan lebih dari 20% dari desa lainnya, ini menunjukan dukungan pemerintah untuk desa terluar/perbatasan agar mengejar ketertinggalan dari desa lainnya," ungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo. 

Demikian disampaikan Eko Putro Sandjojo dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Penguatan Indonesia Sentris", bertempat di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10/2018). 

Kemendes PDTT mengalokasikan secara khusus desa-desa di perbatasan dan terluar dari Rp1,57 triliun pada 2015, kini melonjak menjadi Rp4,65 triliun pada tahun ini. Jumlah desa yang menerima mencapai 5.749.

Dana Desa tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan desa terluar tersebut fasilitas air bersih, posyandu, dermaga tambat, irigasi, jalan desa, pendidikan dan pasar. 

Sampai tahun 2014, menurut Mendes, Indonesia masih memiliki 30 ribu desa dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Tantangan negeri ini adalah masih terdapat 20 juta lebih orang yang miskin dan tingkat stunting masih rata-rata sebesar 30%. Sebagian besar kondisi tersebut terjadi di perdesaan.

Kenapa masih ada desa tertinggal? Mendes menjelaskan hal tersebut terjadi karena model anggaran pembangunan di era sebelumnya masih kurang tepat.

"Kabupaten yang harusnya diberi anggaran ke desa tidak dibagikan dari pusat," jelasnya.

Menteri Eko dari total alokasi Dana Desa sebesar Rp187 triliun yang digulirkan sejak 2015 sebanyak 80% diberikan secara rata ke masing-masing desa sekitar Rp800 jutaan. Lalu sisanya20% diberikan ke desa-desa yang berkategori sangat tertinggal dan terluar berdasarkan kebutuhan mereka.

"Kita semua tahu saat itu desa tidak mempunyai perangkat untuk mengelola anggaran dari pusat, Sejak dimulai pada tahun 2015 menjadi masalah hanya 82%, tahun-tahun berikutnya penyerapan Dana Desa sudah 97%, kenaikan penyerapan itu menunjukan bahwa tata kelola baik, diharapkan tahun ini bisa penyerapannya mencapai di atas 99%," ungkap Eko Putro Sandjojo.

"Dampak yang dihasilan yakni ada peningkatan pendapatan per kapita/ bulan di perdesaan. Pada 2014 lalu sebesar Rp572.586, kemudian pada 2018 ini menjadi Rp804.011. Rata-rata peningkatan pendapatan warga desa pun tercatat sebesar 6,13 persen per tahun selama periode 2015-2017. Saya yakin tujuh tahun ke depan sudah bisa diatas dua juta," kata Menteri Eko optimistis. 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, desa menjadi semakin makmur. Hal tersebut ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah desa tertinggal serta menurunnya tingkat inflasi di perdesaan. Angka kemiskinan pun turun menjadi 7,02 persen pada 2018 ini. Ditambah lagi menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,72 persen dari 4,01 persen. 

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mendagri/Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Kepala BRG Nazir Foead.