FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
10 10-2018

327

Menkominfo Targetkan Satu Unicorn Berbasis Fintech untuk Tingkatkan Aliran Investasi

SIARAN PERS NO. 271/HM/KOMINFO/10/2018
Kategori Siaran Pers
Menteri Kominfo Rudiantara dalam Sesi Diskusi Panel The Next Frontier of Asia's Financial Service dalam Peluncuran Perdana CNBC Indonesia di The Trans Resort Bali, Badung, Rabu (10/10/2018). - (FBI)

Siaran Pers No. 271/HM/KOMINFO/10/2018

Rabu, 10 Oktober 2018

Tentang

Menkominfo Targetkan Satu Unicorn Berbasis Fintech untuk Tingkatkan Aliran Investasi

 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meyakini potensi ekonomi digital sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Ia menyatakan ekonomi digital dapat dioptimasikan untuk meningkatkan aliran investasi ke dalam negeri.  

"Kita ingin menciptakan unicorn yang berbasis fintech. Dengan memiliki unicorn berbasis fintech, akan meningkatkan aliran investasi. Tahun lalu, aliran Investasi asing yang masuk ke indonesia dalam sektor digital mencapai Rp3.7 Miliar," tuturnya dalam Sesi Diskusi Panel The Next Frontier of Asia's Financial Service dalam Peluncuran Perdana CNBC Indonesia di The Trans Resort Bali, Badung, Rabu (10/10/2018).

Menurut Rudiantara, Kementerian Kominfo sangat peduli untuk mengembangkan financial technology.  "Mengapa harus memajukan fintech? Kita ingin promosikan fintech karena saya ingin meningkatkan laju investasi asing ke dalam negeri, bukan sebaliknya," tandasnya.

Rudiantara menyatakan saat ini tidak ada unicorn yang berbasis fintech  di Indonesia. "Karena  itu saya ingin menciptakan unicorn lain, yang berdasarkan Fintech. Yang kita punya adalah unicorn di bidang transportasi online dan gaya hidup seperti GoJek  dan marketplace. Belum ada unicorn yang berbasis fintech," tambahnya.

Oleh karena itu, pemerintah menurut Menteri Kominfo menerapkan regulasi yang akomodatif bagi perkembangan ekonomi digital. "Kita memiliki  "regulasi yang sedikit longgar" tentang  dunia digital. Kita tidak ingin menerapkan regulasi di sektor digital yang terlalu ketat," jelasnya.

 

Dorong Ekonomi Inklusif

Salah satu pertimbangan untuk memajukan fintech berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi inklusif.  "Kita harus terus melakukan upaya untuk memajukan fintech.  Pendekatan perbankan  masih melakukan model usaha lama. Dan mereka memiliki konflik kepentingan," ungkapnya.  

Rudiantara menegaskan upaya memajuka fintech akan bisa memberikan akses kepada sekitar 80 juta orang yang belum memiliki akses perbankan tapi memiliki telepon seluler.  

"Tujuannya adalah, bagaimana kita mengisi kesenjangan yang tercipta dari 80 juta kanal distribusi yang belum tersentuh. Tujuannya adalah inklusi keuangan, terus promosikan fintech," ungkapnya.

Perkembangan itu, menurut Menteri Kominfo harus dipacu sevaar anorganik, pasalnya pendekatan pertumbuhan organik melalui perbankan tidak akan bisa mempercepat akses kepada keuangan inklusif.  

"Dan jika pada akhirnya mungkin bank ingin mengakuisisi fintech ini, ya sudah biarkan saja, karena ini business-to-business. Namun saya tidak percaya jika dalam dunia perbankan digital atau sektor keuangan bank dapat tumbuh secara organik, mereka harus tumbuh secara anorganik,' jelasnya. 

Pendekatan itu ditegaskan Menteri Rudiantara sebagai pendekatan kementeriannya untuk memberikan akses kepada 80 juta pasar yang belum tersentuh perbankan. "Pola pikirnya berbeda. harus secara anorganik. Terus promosikan fintech, dan terus upayakan untuk dapat menyentuh 80 juta pasar yang belum tersentuh, dan terus tingkatkan inklusivitas keuangan. Ini posisi saya," tegasnya.

 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Berita Terkait

Siaran Pers No. 44/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Perpanjangan Waktu Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kementerian Kominfo memperpanjang konsultasi publik atas RPM Kominfo tentang Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Selengkapnya

Siaran Pers No. 43/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Penyelenggara Pos Yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Pertama dan Sanksi Teguran Melalui Website Pertama

Kementerian Kominfo mempublikasikan sanksi teguran tertulis pertama melalui website terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 42/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Kominfo Rebut Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik

Kementerian Komunikasi dan Informatika meraih penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik untuk Kategori Pagu Selengkapnya

Siaran Pers No. 41/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Bangun Talenta Robotik Sejak Dini, Bekal Hadapi Bonus Demografi 2030

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, tahun 2030 Indonesia akan berada di puncak bonus demografi. Sehingga anak bangsa y Selengkapnya