FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    08 06-2012

    11620

    50 Persen Situs Pemerintah Diserang Hacker!

    Kategori Berita Pemerintahan | admin

    Surabaya (beritajatim.com) - Keamanan informasi dan data pemerintah, khususnya melalui website ternyata sangat rawan untuk diretas. Dari informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2012 ini, sebanyak 50 persen website yang diretas menggunakan domain go.id atau yang selama ini digunakan untuk instansi pemerintah.

    Sedangkan 50 persen lainnya adalah website dengan domain umum, seperti .com, .net, ac.id, or.id, atau .org.

    Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas kominfo Jatim, Djoko Purwono, Kamis (7/6/2012) mengatakan, ada beberapa alasan mengapa website pemerintah lebih banyak diserang. Salah satunya adalah karena ketidakpuasan atau ketidaksenangan seseorang terhadap pelayanan atau data yang ditampilkan di website milik pemerintah.

    "Itu memicu serangan terhadap website, sehingga situs milik pemerintah itu datanya dirusak dan jaringannya jadi terkunci. Namun, secara umum serangan hacker (perusak data situs web) berharap agar kinerja pemerintah tidak berjalan dengan baik," katanya.

    Dengan adanya banyak situs web pemerintah yang diserang, lanjut dia, maka perlu adanya pelatihan dan pembekalan bagi operator website pemerintah. "Mereka harus diajari bertahan dari serangan hacker, tapi bukan menjadi penyerangnya," ujarnya seusai membuka seminar keamanan informasi aplikasi berbasis web di Hotel Novotel Surabaya.

    Adapun beberapa contoh website pemerintah di Jatim yang saat ini masih dalam kondisi diretas, yakni www.disnak-jatim.go.id, www.dinsosjatim.go.id, www.banyuwangikab.go.id, www.blitar.imigrasi.go.id, www.kpid-jatimprov.go.id, www.dpkad.probolinggokab.go.id, www.pn-malang.go.id dan www.pkk.banyuwangikab.go.id.

    Selain melalui website, kerusakan data juga sering ada dari akses jaringan internet WiFi. Dari hasil monitoring data Kementerian Kominfo pada Februari 2012 lalu, di Surabaya dari sekitar 600 jaringan WiFi, 400 jaringan di antaranya tidak dikunci (tak gunakan user id dan password). Sehingga, dengan potensi jaringan WiFi unsecure (tak terkunci) itu, maka potensi perusakan dan penyerangan data dapat juga dilakukan oleh hacker.

    Menyikapi hal tersebut, di era global saat ini keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan. Ini karena jaringan komputer dan internet yang mudah diserang itu sifatnya global dan tidak aman. Saat data terkirim dari satu komputer ke komputer lain akan memberi kesempatan pada user internet lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut.

    Untuk itulah, kata dia, perlu adanya keamanan sistem informasi data global yang sifatnya komprehensif. "Kami harus paham tidak ada satupun sistem komputer yang bisa diamankan 100 persen. Yang tepat kami hanya bisa mencegah dan mempersulit pihak lain yang hendak mengganggu sistem yang ada," pungkasnya. [tok/kun]

    sumber: http://m.beritajatim.com/detailnews.php/12/Teknologi/2012-06-07/137784/50_Persen_Situs_Pemerintah_Diserang_Hacker!

    Berita Terkait

    Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia, Pemerintah Jajaki Kerja Sama

    Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi informasi berskala internasional dalam mengembangkan ekosistem perdagangan digital In Selengkapnya

    Bangkitkan Event Daerah Berkualitas, Pemerintah Luncurkan KEN 2023

    Proses kurasi KEN 2023 telah dilakukan pada November-Desember 2022 melalui tiga tahapan utama yaitu seleksi administrasi, konsep, dan wawanc Selengkapnya

    Presiden Paparkan Sejumlah Langkah Sukses Pemerintah Tangani Pandemi

    Presiden menyebut Indonesia dan seluruh negara belum memiliki pengalaman dalam mengatasi pandemi. Saat sebagian besar menterinya menyarankan Selengkapnya

    Presiden Apresiasi Kerja Keras Jajaran Tangani Pandemi

    Presiden menilai bahwa tantangan dalam menghadapi pandemi bukan merupakan persoalan yang mudah. Terlebih, pada waktu yang bersamaan juga har Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA