FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
02 10-2018

152

Polri Terjunkan 2.430 Personel dari Seluruh Polda ke Lokasi Bencana Sulteng

Kategori Berita Pemerintahan | mth

Jakarta, Kominfo - Berkaitan dengan pengamanan, ada 2.430 personel polri yang siap diterjunkan ke lokasi bencana gempa tsunami Sulawesi Tengah (Sulsel). Dan secara bertahap, 2.430 personal BKO dari seluruh Polda se-Indonesia ini menuju Sulteng.

Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema "Bersatu untuk Sulteng" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (2/10/2018). 

“Mereka terdiri dari sejumlah kesatuan-kesatuan, di antaranya K9, tim medis-kesehatan dan lainnya. Dari ribuan personel ini, yang baru masuk ke Polda Sulteng ada 600 personel. Dan ini kan terus berlanjut secara bertahap,” ujar Setyo.

Sedangkan pengiriman bantuan dari Mabes Polri dan Polda, menurut Kadiv Humas Polri, di antaranya adalah kapal hospital, kapal polisi bisma, kapal pengolah air laut menjadi air bersih, 3 kapal pengangkut bahan pangan dan perlengkapan, dua pesawat fixwings, dua helikopter dolphin, 6 truk, 7 ambulan, dan lainnya. 

“Bantuan ini untuk mendukung tugas-tugas Polri di lokasi bencana Sulteng. Pengawalan bahan pokok, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM). Sembako juga dikawal dari Sulbar ke Palu. Pengawalan BBM ke SPBU-SPBU dan di SPBU sendiri dikawal langsung oleh Polri,” ungkap Setyo.

Selanjutnya, Kadiv Humas Polri menjelaskan, pihaknya juga melakukan langkah-langkah hukum yang terukur dan tegas atas kejahatan yang terjadi di lokasi bencana. Di antaranya mengamankan pelaku kejahatan di mal dan di ATM.

“Upaya yang dilakukan personel kami adalah dengan menagkah sejumlah tersangka kejahatan berikut barang bukti kerjahatan yang mereka lakukan. Yang paling banyak adalah pengamanan di sejumlah ATM Mandiri pada saat akan dirusak atau dijarah,” ulas Setyo.

Sementara, lanjut Kadiv Humas Polri, terkait berita hoax yang muncul, Polri telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Berita hoax yang muncul di antaranya, masyarakat diminta untuk menyelamatkan diri karena bendungan retak. Berikutnya, info akan ada gempa susulan 8.0 SR.

“Terhadap akun-akun yang telah menyebar berita hoax tersebut telah dilakukan langkah-langkah hukum,” tegas Setyo. 

Sedangkan terkait larinya napi dari lapas, menurut Kadiv Humas Polri, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah tegas. “Khusus untuk Lapas Palu memang sengaja dilepas oleh Kalapas pada saat terjadi gempa,” ungkap Setyo.

Untuk korban dari Polri, Kadiv Humas menjelaskan, ada 11 orang meninggal dunia. Sebanyak 9 personel diketahui gugur saat bertugas.

“Situasi wilayah Palu sejak Senin, 1 Oktober kemarin, sudah kondusif. Tidak ada lagi aksi pencurian. Sejumlah personel sudah ditempatkan di titik-titik rawan. Seluruh personel Polri telah melakukan tugas kemanusiaan di sana. Intinya, situasi sudah terkendali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” pungkas Setyo. 

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini antara lain Menkominfo Rudiantara, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kemensos Syahabuddin, dan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Berita Terkait

Presiden Putuskan UMKM Dikeluarkan dari Relaksasi DNI

Presiden Joko Widodo menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dinilainya telah memberikan kont Selengkapnya

Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Beri Dukungan ke Pondok Pesantren

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dorongan lebih kepada pondok pesantren untuk dap Selengkapnya

Presiden Ingatkan Indonesia Ada di Garis Cincin Api yang Rawan Bencana

Sebagai negara yang berada pada lingkaran cincin api atau ring of fire, Indonesia memiliki sejarah ujian bencana yang tidak sedikit. Mulai d Selengkapnya

Sekjen PBB Puji Penanganan Bencana di Sulteng dan Lombok

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres. Pert Selengkapnya