Fasilitasi Start Up Digital, Indonesia Tercatat di Peta Digital Dunia

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan saat ini Indonesia ada dalam peta digital dunia. Apalagi, Pemerintah telah menegaskan target untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar pada Tahun 2020 dengan memfasilitasi tumbuh kembangnya start up digital.

“Ketika kita bicara tentang digital economy dunia, Indonesia memproyeksikan digital economy-nya di tahun 2020 mencapai 130 Miliar US Dollar,” katanya dalam Indonesia Forbes Digital Conference 2018 dengan tema “Building Indonesia’s E-conomy” di Hotel Fairmont, Jakarta (1/10/2018).

Menurut Menteri Rudoantara, Indonesia membuat proyeksi ini sejak tahun 2016.  "Ketika kita mempersiapkan roadmap ecommerce untuk Indonesia dan kita belajar selama periode itu,” ungkapnya.

Rudiantara menjekaskan pada Tahun 2015 Indonesia belum punya unicorn, namun sekarang sudah mempunyai empat unicorn. Ia pun merinci saat ini Amerika memiliki 29.000 startup, India 4800 startup, UK hampir 3000 startup, dan Indonesia 1720 startup.

“Ini memperlihatkan Indonesia sekarang berada dalam peta global digital. Saya yakin bahwa pada tahun 2019 akan ada unicorn yang lain untuk Indonesia,” katanya. 

Menteri Kominfo menjelaskan untuk mendorong ekonomi digital  pemerintah mengubah dan menggeser paradigma layanan kepada stakeholders. Sebelumnya peran Kementerian Kominfo sebagai regulator untuk membuat regulasi, tapi sekarang juga sebagai fasilitator dan akselerator.

Bahkan, Menteri Rudiantara menyatakan Kominfo telah mesimplifikasi peraturan-peraturan yang ada berkaitan dengan .pelayanan publik.

“Minggu lalu saya baru menandatangani keputusan menteri yang baru yang mengeliminasi 39 Keputusan Menteri. Kami mesimplifikasi 36 jenis izin menjadi 5 jenis izin. Jika kita mensubmit aplikasi untuk izin sebelum jam makan siang maka Anda akan mendapatkan izin di hari yang sama sebelum jam 6,” katanya.

Secara khusus, Menteri Kominfo menegaskan pendekatan fasilitasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terutama pengguna layanan. “Dalam hal fasilitator, saya berdiskusi dengan para start up, generasi muda, dan saya bertanya apa yang dibutuhkan, apa yang Anda inginkan dari pemerintah yang kita dapat lakukan fasilitasi kepada mereka,” kata Rudiantara.

Untuk melakukan  akselerasi ekonomi digital dan mempermudah tumbuh kembang start up digital, Kementerian Kominfo menggagas peraturan untuk memproteksi marketplace dan mengkanalisasi investasi kepada start up yang terkurasi.

“Saya menerbitkan peraturan Safe Harbour Policy. Tidak ada peraturan yang seperti ini di negara Asian. Saya belajar dari Amerika. Mereka menerbitkan Safe Harbour Policy. Kenapa? Untuk memproteksi platform, the market place platform seperti Gofood dan Gojek. Saat ini, jika pesan makanan ke Gofood lalu keracunan, siapa yang bertanggung jawab? Safe Harbour Policy memproteksi marketplace” jelasnya.

Mengenai The Next Indonesia Unicorn, Rudiantara menyatakan akan diselenggarakan pada bulan Oktober di Bali. “Ini pertama kalinya co-founder dari keempat unicorn berkumpul dalam satu waktu. Pemerintah bersama ekosistem membentuk panitia berperan sebagai perantara antara global venture capital dan national venture capital, dan local start up. Ini bukan start up biasa. Kita disupport oleh Ernst and Young. Kita menyeleksi global venture capital, bukan small venture capital, tapi big venture capital yang menaruh uangnya di Indonesia,” jelasnya. (PS)