BSSN Serukan Sinergitas Industri Keamanan

Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kejahatan dan terorisme, penegakan hukum, serta keamanan nasional membutuhkan sinergitas para pemangku kepentingan hukum dan keamanan.

Hal itu termasuk di dalamnya berbagai institusi yang terkait dengan keamanan siber, baik dari sektor pemerintah, publik, maupun infrastruktur informasi kritis nasional.

"Keberhasilan penanganan kejahatan dan terorisme, penegakan hukum, serta keamanan nasional membutuhkan sinergitas para pemangku kepentingan hukum dan keamanan, termasuk di dalamnya berbagai institusi yang terkait dengan keamanan siber baik dari sektor pemerintah, publik, maupun infrastruktur informasi kritis nasional," ujar Djoko di Jakarta, saat memberikan keynote speech pada forum Homeland Security Indonesia di Jakarta Convention Center, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, dia juga membeberkan bagaimana evolusi kejahatan dan terorisme terjadi dan mempengaruhi konstelasi keamanan nasional, regional, dan internasional. Djoko juga menyampaikan kondisi terkini strategi kebijakan serta kebutuhan pemenuhan landasan hukum sebagai kelengkapan utama penanganan kejahatan dan terorisme di Indonesia, khususnya yang dilakukan melalui dan menargetkan sasaran yang berada di ranah siber.

Sementara itu, forum Homeland Security Indonesia (HLS) yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, pekan lalu, diinisiasi oleh Comexposium Singapore ini terse lenggara dengan dukungan dari Kemenkumham, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan BSSN.

HLS Indonesia merupakan sebuah forum pertemuan sekaligus ajang pameran para ahli keamanan serta pelaku industri dan produsen alat keamanan dengan para pengambil kebijakan bidang penegakan hukum, pencegahan dan penanganan kejahatan, serta terorisme sektor pemerintah.

Penyelenggaraan HLS Indonesia tahun 2018 mengangkat tema Penanganan Kejahatan dan Terorisme, Penegakan Hukum, serta Keamanan Nasional. Forum ini merupakan kegiatan kedua setelah yang perdana digelar pada April 2018 guna menanggapi rekomendasi Forum Menteri Pertahanan Asean pada 6 Februari 2018 yang mengidentifikasi terorisme sebagai ancaman keamanan terbesar di wilayah Asia Tenggara.

Keamanan Siber

Sementara itu, BSSN menargetkan, dunia internet/maya (siber) di Indonesia bisa aman dan bebas dari pelaku kejahatan pada 2019. Hal itu akan ditopang dengan mulai efektifnya lembaga setingkat kementerian tersebut dalam menjaga dan melindungi keamanan dunia siber serta dunia digital mulai awal tahun 2018.

Djoko Setiadi menegaskan, pihaknya akan bekerja keras salama 2018 ini agar Indonesia bisa bebas dari kejahatan siber pada 2019. "Akhir tahun ini, 2019, sudah benar-benar secure, satu tahun ini disiapkan," ujar Djoko, pada satu kesempatan.

Dalam jangka pendek, sebagai badan baru, menurut dia, BSSN menyusun dan melengkapi struktur organisasi serta mengisi jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia profesional dan mumpuni. Perencanaan juga telah disiapkan, termasuk soal anggaran yang mulai dibahas dengan Komisi I DPR.

BSSN pun kini masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Polri untuk mematangkan ruang lingkup dan agar kewenangan tidak saling tumpang tindih.

Untuk jangka panjang, BSSN tidak hanya akan mengamankan instansi pemerintah, melainkan juga badan usaha milik negera (BUMN), sektor privat/swasta, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pelaku kejahatan siber.

BSSN merupakan revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika KemKominfo. Keduanya dilebur menjadi satu lembaga non kementerian. 

Sumber : Investor Daily (27/09/2018)