Konsultasi Publik RPM Petunjuk Pelaksanan Tarif atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Siaran Pers No. 238/HM/KOMINFO/09/2018

Tanggal 26 September 2018

Tentang

Konsultasi Publik RPM Petunjuk Pelaksanan Tarif atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Dalam melaksanakan kententuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dalam rangka rencana pengurangan 100 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanan Tarif atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini antara lain:

1. Menggabungkan, mengubah, dan mencabut 4 (empat) Peraturan Menteri yaitu:

• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER.KOMINFO/9/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER.KOMINFO/6/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

2.      Formula untuk menghitung biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio (“BHP ISR”).

3.      Pembagian wilayah administratif penggunaan frekuensi radio berdasarkan zona.

4.      Jenis penggunaan frekuensi radio untuk menentukan Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip).

5.      BHP ISR untuk kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat sementara.

6.      Perubahan BHP ISR karena perubahan data parameter teknis dari izin stasiun radio (ISR).

7.      BHP ISR untuk stasiun angkasa dan stasiun bumi.

8.     BHP ISR untuk perpanjangan izin stasiun radio (ISR).

9.      Ketentuan terkait biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio (“BHP IPFR”) yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi.

10.    BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.

11.    BHP IPFR untuk realokasi.

12.  Perubahan jatuh tempo pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, dapat disampaikan melalui email muht005@kominfo.go.id, siti008@kominfo.go.id, leos001@kominfo.go.id, dan lign001@kominfo.go.id dari tanggal 26 s.d. 29 September 2018.

Ferdinandus Setu

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo

e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Telp/Fax : 021-350402

Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo