FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 08-2018

    1634

    Kominfo Janjikan Regulasi IoT Terbit Akhir 2018

    Kategori Sorotan Media | daon001

    Indonesia mulai memasuki era Internet of Things (IoT) di mana segala perangkat akan tersambung lewat koneksi internet. Operator seluler juga mengklaim sudah siap untuk menyongsong era IoT ini. Kendati demikian, regulasi yang mengatur IoT ini ternyata belum kunjung disahkan.

    Salah satu regulasi yang ditunggu oleh pihak Industri adalah frekuensi untuk perangkat Low Power Wide Area di frekuensi tak berizin di frekuensi nsi 919-925 MHz. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Mochamad Hadiyana berharap regulasi akan disahkan akhir tahun ini.

    "Saya sampaikan bahwa regulasi berupa persyaratan teknis LPWA akan selesai secepatnya. Insya Allah akhir tahun ini," kata Hadiyana di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).

    Hadiyana mengaku draft regulasi sudah dikirimkan ke Bagian Hukum Kominfo. Kemudian nantinya Biro Humas akan mempublikasikan ke situs Kemkominfo. Ia berharap nantinya para pemangku kepentingan bisa memberikan masukkan kepada draft itu.

    "Saat ini draft regulasi sudah dikirimkan ke Bagian Hukum untuk diajukan konsultasi publik kepada Biro Humas. Saat draft dipublikasikan oleh Biro Humas pada website Kemkominfo saya berharap para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan atas draft tersebut, " ungkapnya.

    Hadiyana mengatakan pihaknya akan melakukan uji coba yang untuk frekuensi tak berizin ini. Pasalnya frekuensi ini berdekatan dengan frekuensi operator seluler sehingga akan mengganggu sinyal operator tersebut.

    Hasil uji coba ini akan langsung dituangkan ke draft regulasi. Hadiyana mengatakan akan melakukan uji coba setelah Asian Games berakhir. Pasalnya operator seluler saat ini sedang fokus ke Asian Games.

    Hadiyana memastikan tidak akan ada aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terkait perangkat IoT dalam regulasi. Pasalnya menurut Indonesia IoT Forum, pada tahun 2022 pangsa pasar  perangkat IoT berada di angka Rp56,1 triliun dari jumlah pangsa pasar IoT yang bernilai Rp444 triliun.

    "Alasannya bahwa potensi perolehan revenue dari perangkat  IoT kecil, jauh lebih kecil dibandingkan gabungan aplikasi (Rp192,1 triliun) dan platform (Rp156,8 triliun)," kata Hadiyana.

    Dalam kesempatan  yang sama Dirjen Aplikasi dan Informatika Semuel Arbijani Pangerapan mengatakan dalam regulasi juga terdapat peraturan standarisasi perangkat. Peraturan ini akan membuat skala ekonomis perangkat IoT tinggi. 

    "Kalau ada standar, akhirnya mencapai economic  of scale. Standarnya seperti ini. Contohnya tadi perangkat sensor yang digunakan standarnya seperti apa. Supaya bisa saling ngobrol soal IoTnya, kalau tidak ya tadi ekonominya akan lebih mahal," kata Semuel.

    Senada dengan Hadiyana, Semuel mengatakan regulasi ini membutuhkan feedback berupa pendapat dari para pemangku kepentingan. Semuel mengakui pemerintah membutuhkan pendapat dari para pemangku kepentingan yang ahli di bidang IoT.

    "Disusun bersama sama komunitas atau stakeholder yang menekuni IoT. Pemerintah tidak tahu semuanya. Kita hanya mendorong, mengatur dan fasilitasi tapi harus diputuskan dengan stakeholder yang menekuni bidang IoT," kata Semuel. (evn)

    Sumber berita: www.cnnindonesia.com (29/08/2018)

    Berita Terkait

    Kominfo awali Natal dengan aksi sosial

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengawali perayaan Natal tahun ini dengan menggelar aksi sosial, sekaligus untuk mengura Selengkapnya

    Kominfo Bangun 4.200 BTS Demi Desa Teraliri Internet di 2021

    Untuk memperluas jaringan layanan internet yang mengalir sampai desa, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membangun 4 Selengkapnya

    Peran BAKTI Kominfo Mulai Dirasakan Publik

    Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastru Selengkapnya

    Kominfo raih predikat wilayah bebas korupsi 2020

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi setelah memenuhi persyaratan yang d Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA