FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 08-2018

    701

    Ini Penjelasan Mendagri Soal Status Bencana Gempa di NTB

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) didampingi Gubernur Jatim Soekarwo (kiri) dan Plt Wali Kota Malang Sutiaji (kanan) berbincang di sela-sela melakukan sidak di Pemkot Malang, Jawa Timur, Selasa (31/07/2018). Sidak tersebut dilakukan untuk memberi semangat dan motivasi kerja bagi lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani publik. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Beberapa pihak mendesak pemerintah menetapkan bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai bencana nasional. Menanggapi itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan untuk menetapkan sebuah kejadian bencana statusnya menjadi bencana nasional.  

    "Pertimbangan penetapan status bencana nasional sebagai berikut, pertama bila Pemerintah Daerah tidak berfungsi," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (20/08/2018). 

    Dalam konteks bencana di NTB, pemerintah provinsi masih berfungsi. Pun jalannya roda pemerintahan di tingkat kabupaten serta kota juga masih berjalan. Ini tentu berbeda dengan ketika terjadi gempa yang disusul tsunami di Aceh, dimana roda pemerintahan setempat lumpuh. "Dalam hal ini pemerintahan Provinsi NTB masih berfungsi. Pemkab juga masih berfungsi," ujar Tjahjo.

    Pertimbangan kedua, lanjutnya, bila tidak ada akses terhadap  sumber daya nasional. Misalnya sebagian besar akses transportasi lumpuh. Dalam peristiwa gempa di NTB, begitu kejadian, pemerintah  telah bergerak cepat  mengerahkan sumber daya nasional melalui semua kementerian dan lembaga.  " Pertimbangan ketiga, bila ada regulasi atau peraturan dan perundangan yang menghambat pelaksanaan tanggap darurat, maka kemudian bisa diputuskan statusnya jadi bencana nasional," ujarnya.

    Namun kenyataannya kata Tjahjo semua regulasi mendukung. Selain itu Indonesia jugat telah  punya regulasi kedaruratan. "Contoh dana Dana Siap Pakai (DSP) dan penggunaannya," katanya.

    Berita Terkait

    Penjelasan Menko Polhukam Soal Revisi UU KPK

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun niat pemerintah atau Presiden Joko Wid Selengkapnya

    CAK eMus dari Surabaya, Solusi Ciptakan Lapangan Kerja di Era Digital

    Sebanyak 77 bisnis rintisan (start up) berstatus residen telah dilahirkan melalui inovasi CAngKrukan entrepreneur MUda Surabaya (CAK eMus) m Selengkapnya

    Presiden Minta BNPB, TNI/Polri Siaga Hadapi Kemungkinan Pasca Gempa 6,9 SR

    Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya terus memonitor dan menelepon kondisi di lapangan terkait adanya gempa berkekuatan 6,9 skala richte Selengkapnya

    Tiga Aspek Pengembangan Teknologi Digital a la Wamenkeu

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan bahwa ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan teknologi digital yai Selengkapnya