FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 08-2018

    885

    Ini Penjelasan Mendagri Soal Status Bencana Gempa di NTB

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) didampingi Gubernur Jatim Soekarwo (kiri) dan Plt Wali Kota Malang Sutiaji (kanan) berbincang di sela-sela melakukan sidak di Pemkot Malang, Jawa Timur, Selasa (31/07/2018). Sidak tersebut dilakukan untuk memberi semangat dan motivasi kerja bagi lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani publik. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Beberapa pihak mendesak pemerintah menetapkan bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai bencana nasional. Menanggapi itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan untuk menetapkan sebuah kejadian bencana statusnya menjadi bencana nasional.  

    "Pertimbangan penetapan status bencana nasional sebagai berikut, pertama bila Pemerintah Daerah tidak berfungsi," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (20/08/2018). 

    Dalam konteks bencana di NTB, pemerintah provinsi masih berfungsi. Pun jalannya roda pemerintahan di tingkat kabupaten serta kota juga masih berjalan. Ini tentu berbeda dengan ketika terjadi gempa yang disusul tsunami di Aceh, dimana roda pemerintahan setempat lumpuh. "Dalam hal ini pemerintahan Provinsi NTB masih berfungsi. Pemkab juga masih berfungsi," ujar Tjahjo.

    Pertimbangan kedua, lanjutnya, bila tidak ada akses terhadap  sumber daya nasional. Misalnya sebagian besar akses transportasi lumpuh. Dalam peristiwa gempa di NTB, begitu kejadian, pemerintah  telah bergerak cepat  mengerahkan sumber daya nasional melalui semua kementerian dan lembaga.  " Pertimbangan ketiga, bila ada regulasi atau peraturan dan perundangan yang menghambat pelaksanaan tanggap darurat, maka kemudian bisa diputuskan statusnya jadi bencana nasional," ujarnya.

    Namun kenyataannya kata Tjahjo semua regulasi mendukung. Selain itu Indonesia jugat telah  punya regulasi kedaruratan. "Contoh dana Dana Siap Pakai (DSP) dan penggunaannya," katanya.

    Berita Terkait

    Antisipasi Pergeseran Tren Pariwisata Dunia Selepas Pandemi

    Sektor pariwisata harus mampu menjawab isu mengenai kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan para wisatawan. Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Skenario Protokol Normal Baru yang Produktif dan Aman

    Pemerintah tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru yang Produktif dan Aman Covid-19. Dua program pun dirancang s Selengkapnya

    Presiden Tinjau Kesiapan Menuju Tatanan Normal Baru di Bekasi

    Presiden berharap agar muncul kesadaran dan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam ke Selengkapnya

    Indonesia Masih dalam Status Keadaan Darurat Bencana Nasional

    Penyebaran virus SARS-CoV-2 masih terjadi hingga kini. Situasi pandemi menyebabkan Indonesia masih berada dalam keadaan darurat bencana. Selengkapnya