Menkominfo Optimistis Target Keuangan Inklusif Tercapai

Jakarta, Kominfo -Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan perkembangan teknologi saat ini harus direspons secara cepat. Di sektor keuangan tantangan yang perlu diantisipasi adalah persoalan inklusi keuangan. Namun Rudiantara optimistis tahun depan target 75% inklusi keuangan akan tercapai. 

"Tahun depan target (inklusi keuangan) 75%, mohon maaf tahun depan akan terlewati, karena tahun depan tidak ada satu ibukota kabupaten yang tidak terhubung dengan internet kecepatan tinggi," ungkapnya dalam Peluncuran Awal Finctech Center Otoritas Jasa Keuangan yang diluncurkan awal di Wisma Mulia 2, Jakarta, Senin (20/08/2018).

Bukan tanpa alasan, menurut Menteri Kominfo, saat ini sudah lebih dari 130 juta orang di Indonesia memiliki telepon seluler. Namun hanya puluhan juta saya yang memiliki akses ke lembaga keuangan. Tapi dengan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi Palapa Ring itu akan keuangan inklusif lebih cepat terwujud.

Palapa Ring Barat menurut Menteri Rudiantara sudah beroperasi mulai Maret 2018. Sementara Palapa Ring Tengah akhir September ini akan beroperasi, "Untuk Palapa Ring Timur yang mencakup 41 kabupaten di Papua Barat dan Papua konstruksinya akan selesai Desember 2018. Kami harapkan tahuh ndepan semua kabupaten dan kota Indonesia terhubung semua," katanya. 

Untuk mendukung perkembangan keuangan inklusif, Menteri Kominfo mengapresiasi upaya OJK dengan mengembangkan Fintech Center. "Saya ucapkan selamat atas diluncurkannya Fintech Center karena teknologi yang kini berkembang luar biasa tidak bisa ditahan," katanya.

Bernama OJK Infinity atau Innovation Center for Digital Finance Technology, fasilitas atau ruang yang disediakan oleh OJK ditujukan untuk pengembangan inovasi bagi penyedia fintech atau teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi layanan keuangan digital.  

Secara khusus Menteri Rudiantara menyatakan upaya OJK menunjukkan adanya perubahan paradigma peran pemerintah. "Industri keuangan itu termasuk heavy regulated, tidak main-main karena semua soal kepercayaan. Namun saya bahagia OJK menjadi fasilitator. Mengumpulkan fintech dan memfasilitasi untuk diskusi dan sandbox agar bisa menyelesaikan pemasalahan ekosistem secara keseluruhan," katanya.

Kebijakan afirmatif dengan fasilitasi dan akselarasi juga diterapkan oleh Kementerian Kominfo. "Kominfo juga melakukan akselerasi dengan 1000 Start Up, kemudian untuk menghasilkan unicorn baru, karena di Asean sudah ada 7 dan empatnya dari Indonesia, ada Program Next Indonesia Unicorn," jelasnya.

Bahkan dalam gelaran Pertemuan Tahunan Interantional Monetery Fund dan World Bank, Kementerian Kominfo juga akan menggelar event Next Indonesia Unicorn di Bali sebagai bentuk fasiltasi pemerintah untuk mewujudkan unicorn di Indonesia.  

"Bagaimana insentif diberikan, tidak hanya teknologi, tapi di NextICorn ada 70 start up digital yang dikurasi oleh Ernst and Young Mereka dipertemukan dengan 60 ventura capital. Mereka punya uang, punya dana tapi tidak tahu start up mana yang akan didanai," paparnya memberikan ulasan bagaimana fasiltasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Tak berhenti di situ, upaya pemerintah mempercepat perkembangan start up digital juga dilakukan dengan menghubungkan dengan pemodal baik dari luar negeri maupun dalam negeri. "September saya akan ke Jepang, ketemu dengan Masayoshi Son dari Softbank, pemegang saham Alibaba terbesar. Saya akan minta untuk berinvestasi. Tapi kita juga balance dengan dana dari dalam negeri," tuturnya.

Menteri Kominfo mengakui kerjasama dengan OJK selama ini sangat menyenangkan karena dukung OJK terhadap pengembangan fintech. Secara khusus ia menegaskan komitme pemerintah untuk melindungi masyarakat dari potensi fintech yang merugikan . 

"Saya senang kerjasama dengan OJK, jika ada fintech yang ilegal sudah ada 200 lebih saya blokir. Kalau ada dalam bentuk aplikasi maka akan minta ke Google. Kita harus lindungi masyarakat," ungkapnya.

Kembangkan Layanan Teknologi Keuangan 

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyebut saat ini inovasi yang berkaitan dengan teknologi tidak hanya mengubah industri teknologi. Lebih dari itu teknologi telah mengubah perilaku keseharian manusia.  

"Inovasi ini satu hal yang tidak bisa kita mungkiri, di industri kemajuannya pesat sekali. Mau tak mau kita harus mengoptimalkan kehadiran teknologi, berarti harus mengubah proses bisnis dan sistem kerja," ungkapnya.

Bahkan dalam keseharian di OJK, saat ini proses pengawasan dengan teknologi jauh lebih efektif. "Kita tidak terlalu kirim banyak orang, dengan teknologi bisa lebih efektif. Bahkan mimpi kami kita akan punya gedung sendiri dan menjadi digital office paling maju di Indonesia," tuturnya seraya menegaskan komitmen OJK untuk mengoptimasikan pemanfaatan teknologi.

Mengenai financial technology, Wimboh Santoso menyebut saat ini inovasi dilakukan tidak hanya oleh start up digital, bahkan penyedia layanan perbankan dan keuangan juga mulai mengembangkan layanan dengan pemanfaatan technologi. 

"Ini fintech ini lebih luas dari itu. Dengan adanya teknologi bisa meng-cover nasabah lebih banyak dengan waktu yang cepat. Ada kemudian berkembang branchless banking atau agen banking. Ke depan pembukaan kantor cabang fisik tidak ada lagi," katanya.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, pihaknya tengah mempersiapkan untuk menghadapi perubahan itu. "Kami menyambut baik, bahkan juka ada yang berpikir pegawai yang di cabang mau diapakan, itu kami sedang antisipasi," jelasnya.

Wimboh Santoso menyatakan industri keuangan akan lebih efisien dengan kehadiran teknologi  "Tugas OJK dengan hadirnya teknologi kita harapkan industri keuangan lebih efisien. Nasabah lebih suka karena proses cepat, transparan dan ongkosnya murah," ungkapnya. 

Oleh karena itu, Wimboh mengharapkan para pengembang fintech dapat melakukan terobosan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. "Jika di fintech ongkos sama daengan perbankan tak akan laku itu. Kita sudah keluarkan aturan yang intinya fintech jadi benefit bagi masyarakat," tegasnya. 

Aturan dari OJK yang dikeluarkan minggu lalu, dijelaskan oleh Ketua Dewan Komisioner mencakup ketentuan layanan yang harus transparan, berpihak kepada mayarakt tidak ada abuse, akuntabilitas atau ada yang bertanggung jawab, dan meurujuk ke sektor jasa keuangan.

Sebagai upaya untuk membangun ekosistem fintech di Indonesia, OJK Infinity memungkinkan stakeholders dari industri keuangan dan perbankan, start up digital, dan kementerian dan lembaga  untuk diskusi, melakukan penelitian, konseling berkaitan dengan pengembangan inisiatif keuangan digial yang aman, andal dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. 

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaedah menyatakan pembentukan Fintech Center OJK merupakan komitmen kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan sektor keuangan digital.

"Visi Indonesia memberikan layanan yang efektif dan efisien serta bermanfaat dan mendukung peningkatan inklusi keuangan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia," katanya.

Selain ketua dan wakil Dewan Komisioner OJK juga hadir Anggota Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, Pejabat OJK, Ketua Asosiasi Pelaku Industri Keuangan dan para panelis dan moderator Peluncuran OJK Infinity juga diisi dengan seminar dan penandatanganan kerja sama antara OJK dan Sekolah Tinggi Teknik Telkom Bandung.