FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    25 07-2018

    1445

    Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo pekan ini menandatangani Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Perpres bernomor 54 Tahun 2018 tersebut memperkuat upaya Pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi dari sejak hulu dan berdampak luas bagi kehidupan publik, tanpa mengurangi kewenangan dan independensi lembaga antirasuah yang sudah ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, komitmen Presiden dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak pernah surut sedikit pun. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan kebijakan darn regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara. 

    Meski demikian, masih dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Moeldoko menegaskan, Perpres ini memberikan peran dan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.  

    “Stranas PK ini memiliki fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung,” paparnya di Jakarta, Rabu (25/07/2018). Ia menambahkan, pencegahan korupsi akan semakin efisien apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi melalui kolaborasi yang lebih baik.

    Fokus sinergi dalam rangka pencegahan korupsi yang diatur dalam Perpres ini ada tiga yakni: (1) perizinan dan tata niaga; (2) keuangan negara; dan (3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, fokus dari strategi pencegahan korupsi berada pada sektor-sektor yang betul-betul rawan korupsi dan berdampak luas bagi masyarakat. 

    Moeldoko juga memaparkan, bahwa Perpres Stranas PK ini semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kemendagri, KemenPANRB, dan Kantor Staf Presiden. "Di tingkat nasional, akan ada Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan kepada Presiden, dan memublikasikan laporan-laporan capaian kepada masyarakat," katanya. 

    Dengan Peraturan Presiden ini, lanjut Moeldoko, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap 3 bulan. 

    Naskah Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

    Berita Terkait

    Tingkatkan Efisiensi Pemerintah dengan SPBE

    Menghadapi era revolusi industri 4.0, pemerintah menunjukkan langkah konkret dengan mewujudkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekt Selengkapnya

    Inilah Instansi Pemerintah dengan Penerimaan CPNS 2019 Terbesar

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada 28 Oktober 2019 telah menandatangani Pengumuman No: Selengkapnya

    Buka 15 Juta Rekening Tabungan Bantuan Sosial, Wujud Komitmen Pemerintah Kembangkan Inklusi Keuangan

    Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kini masyarakat prasejahtera dapat lebih Selengkapnya

    Presiden: Pemerintah Lakukan Segala Upaya Padamkan Karhutla di Riau

    Presiden Joko Widodo menegaskan, Pemerintah melakukan segala upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. " Selengkapnya