Atasi Minimnya Jaringan Telekomunikasi, DPR Minta Pemerintah Pakai PNBP

Komisi I DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk lebih memerhatikan wilayah terdekat yang belum tersambung jaringan telekomunikasi.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta berpendapat, hal itu sebenarnya sudah ditangani oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang dibentuk Kemenkominfo untuk daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Namun, ia menekankan, masih ada desa-desa di kabupaten terdekat yang belum terjamah jaringan telekomunikasi dengan baik. 

"Misalnya, di wilayah Kepulauan Seribu. Itu masuknya DKI Jakarta, dan itu enggak 3T. Tapi di situ ada yang masuk blank spot, enggak ada sinyal. Di wilayah-wilayah di Jawa juga masih banyak," papar dia saat ditemui di Jakarta, Senin (16/7/2018).

Oleh karena itu, ia menyarankan agar kawasan-kawasan blank spot tersebut turut dimasukan ke dalam program kerja BAKTI. "Makanya kita koordinasikan Bappenas (Kementerian ATR/BPN), Kominfo, Kemendagri, dan Kemenkeu untuk mencermati hal itu," imbau dia.

Dia pun berharap, agar pemerintah dapat mengalokasikan sebagian dana Pendapatan Negara Bulan Pajak (PNBP) untuk mengatasi minimnya jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah terdekat seperti yang ada di Pulau Jawa.

"Harapan kita, itu cukuplah untuk mengatasi desa-desa yang tertinggal. Soalnya di tempat saya di Gunung Kidul (Yogyakarta) masih banyak yang blank spot. Padahal listrik di sana sudah bagus, masyarakatnya juga sudah maju," ungkap dia.

Namun begitu, ia juga mengatakan, jangan sampai wilayah 3T menjadi dilupakan bila pemerintah mulai mengurusi area terdekat yang masih blank spot tersebut. "3T tetap prioritas, tapi wilayah blank spotyang enggak masuk wilayah 3R harus prioritas juga," tutur dia

Sumber Berita : www.liputan6.com