Atasi Ketimpangan, Pemerintah Prioritaskan Konektivitas

Jakarta, Kominfo - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkap pengalaman sejarah Indonesia mengenai ketimpangan memicu terjadinya sejumlah pemberontakan yang besar sejak awal berdirinya Republik. Oleh karena itu, pemerintah saat ini terus berupaya memajukan daerah yang tertinggal, daerah pinggiran dan juga daerah terbelakang agar merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Strategi yang ditempuh salah satunya dengan membangun konektivitas, termasuk teknologi informasi dan komunikasi.

“Masalah (ketimpangan) ini memang suatu upaya yang harus serius, karena negara dengan penduduk 260 juta yang terdiri daripada ribuan pulau, tentu berbeda dengan negara daratan yang mudah konektivitasnya. Oleh karena itu, maka sistem pembangunan di Indonesia juga haruslah memenuhi banyak cara dan juga tentu mempunyai upaya-upaya tersendiri,” katanya saat memberikan Keynote Speech dalam Pembukaan Indonesia Development Forum (IDB) 2018 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/07/2018) pagi.

Upaya mengatasi ketimpangan diakui Wapres Jusuf Kalla bukan hal yang mudah. Namun demikian, pemerintah tengah menempuh berbagai upaya telah dijalankan.

"Soal ketimpangan, tidak lepas dari masalah kemiskinan, yang menurutnya mempunyai sebab-sebab yang panjang, berawal dari kehidupan, dengan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, infrastrukturnya, dan sebagainya. Tanpa pemerataan dari hal tersebut, maka tentu ketimpangan antar daerah akan terjadi,” jelasnya.

Di akhir pidato kuncinya, Wapres menkritisi pembahasan kesenjangan dan kemiskinan di hotel bintang lima, terlihat timpang secara substansi dan realita lokus diskusi. “Walaupun kita bicara soal kesenjangan dan kemiskinan, tapi kita berbicara di hotel bintang lima,” ungkap Wapres diringi tawa hadirin.

Sebelumnya Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melaporkan bahwa pertemuan yang bertema “Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antar Wilayah di Seluruh Nusantara” ini, adalah untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia yang sejalan dengan Nawacita dan RPJMN 2015-2019.

“Pertemuan ini adalah pertemuan tahun kedua dari IDF setelah sukses dilangsungkan pada 2017 silam yang bertema Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik,” ujar Bambang.

Menurut Kepala Bappenas, cara membangun Sulawesi tidak bisa sama dengan membangun di Jawa. Menurutnya, Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 160 juta berarti memilki konsumsi besar dan tenaga kerja juga besar. “Tentu industri semuanya banyak terkonsentrasi di Jawa karena memenuhi syarat daripada konsumsi dan juga tenaga kerja,” terangnya. 

Meratakan Akses Internet

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan kembali saat ini lembaga yang dipimpinnya tidak hanya menjalankan peran sebagai regulator. Lebih dari itu, Kementerian Kominfo menjadi fasilitator dan akselerator.

“Peran Kementerian Kominfo sudah berubah. Sebelumnya kita hanya berperan sebagai regulator namun sekarang kita harus berperan sebagai fasilitator dan akselerator,” tandasnya.

Melalui peran itu, Kementerian Kominfo mengedepankan program pembangunan yang bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Termasuk salah satunya bagaimana menjalankan peran untuk menghubungkan kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia.

“Yang kami lakukan adalah menghubungkan konektivitas seluruh Indonesia. Indonesia mempunyai 514 kabupaten/ kota di Indonesia. “Oleh karenanya, Pemerintah melakukan kebijakan keberpihakan. Tujuannya yaitu untuk menghubungkan seluruh kabupaten/ kota di Indonesia,” ungkapnya ketika menjelaskan mengenai pembangunan Palapa Ring Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. 

Dalam forum Indonesia Development Forum 2018, Menteri Kominfo menjelaskan saat ini infrastuktur TIK, Indonesia masih berada di posisi ke-4 di antara negara Asia Tenggara. “Setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia,” katanya.

Bahkan kecepatan akses internet pun juga relatif beragam. “Untuk penduduk yang tinggal di Jakarta, kecepatan internetnya 7mb/detik. Namun untuk orang Papua hanya 300 kb/detik sementara mereka harus bayar lebih mahal,” tambahnya.

Oleh karena itu, Kementeria Kominfo memastikan pada akhir Tahun 2019 seluruh kabupaten/ kota terhubungkan dengan tulang punggung telekomunikasi Indonesia.

“Itu adalah kebijakan keberpihakan yang pertama. Untuk kebijakan keberpihakan kedua yaitu menghubungkan konektivitas area teresterial dengan High Throughput Satellite sehingga dapat terakses sektor-sektor pelayanan pemerintah seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor polisi dan militer, desa-desa dan kabupaten” jelasnya. (PS/*)