FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
09 07-2018

504

Ini Langkah Pemerintah Hadapi Dampak Ketidakpastian Ekonomi Global

Kategori Berita Pemerintahan | mth
Presiden Joko Widodo (kelima kiri) berdialog dengan sejumlah bupati saat silaturahmi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (05/07/2018). Silaturahmi presiden dengan sejumlah bupati tersebut sekaligus untuk berdialog tentang permasalahan di daerah, termasuk gejolak ekonomi daerah. - (antarafoto)

Bogor, Kominfo - Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Strategi dan Kebijakan Menghadapi Ketidakpastian Perekonomian Global, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (09/07/2018) pagi.

Usai Ratas, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pokok bahasan dalam ratas itu adalah bagaimana kita memperkuat perekonomian nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional, atau para pengusaha, agar iklim investasi ini bisa dijaga.

Beberapa catatan dari rapat tadi, menurut Menperin, adalah bagaimana kita meningkatkan ekspor, dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, dan juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat.

“Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa kita melakukan optimalisasi tool fiscal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing, dan mampu melakukan ekspor,” kata Menperin Airlangga Hartarto.

Kemudian, lanjut Menperin, juga melakukan jaminan terhadap bahan baku, ketersediaan bahan baku, kemudian memberikan insentif-insentif agar ekspor bisa ditingkatkan.

Sementara terkait dengan investasi, pemerintah mempertimbangkan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah.

Pemerintah, lanjut Menperin, juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah.

Kemudian juga peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, terutama dalam government procurement, yaitu pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri, sehingga industri-industri nasional utilisasinya bisa ditingkatkan.

“Termasuk diantaranya mengkaji industri-industri nasional yang bisa utilisasinya ditingkatkan, untuk melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, termasuk korporasi-korporasi seperti Tuban yang bisa menyediakan baik itu bahan baku Petrokimia maupun BBM (Bahan Bakar Minyak),” ungkap Airlangga.

DItambahkan Menperin, bahwa dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen.

“Jadi itu akan meningkatkan konsumsi daripada biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” terang Airlangga.

Kemudian antisipasi lanjutnya, menurut Menperin Airlangga Hartarto, adalah memaksimalkan untuk pariwisata, terutama untuk di pariwisata tentunya akan ada pengembangan airport, kemudian juga untuk pengembangan low cost carrier, sehingga pariwisata ini salah satu sektor yang paling cepat bisa digenjot.

sumber

Berita Terkait

Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Beri Dukungan ke Pondok Pesantren

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dorongan lebih kepada pondok pesantren untuk dap Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Kebijakan Atasi Tantangan Ekonomi

Sejumlah negara mengakui ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik, meskipun ada tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dengan me Selengkapnya

BMKG Lakukan Pemetaan Daerah Rendaman Tsunami Palu-Donggala

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemetaan daerah rendaman tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pemet Selengkapnya

Presiden Siagakan Jajaran Pemerintah Tangani Gempa Sulawesi Tengah

Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya memantau dan menyiagakan seluruh jajaran pemerintah terkait untuk menghadapi segala kemungkinan set Selengkapnya