FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 06-2018

    854

    Sampaikan Ucapan Duka Cita, Presiden: Musibah KM Sinar Bangun Jangan Terulang Lagi

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Bogor, Kominfo- Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa bagi para korban kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba. Dirinya malam ini telah menerima laporan langsung dari Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas terkait peristiwa itu.

    “Atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia dalam musibah tersebut,” ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/06/2018) malam.

    Kepala Negara kemudian meminta jajaran terkait untuk meneruskan upaya pencarian dan penyelamatan bagi para korban yang masih belum ditemukan.

    “Terhadap korban yang hilang saya minta Basarnas, TNI, Polri, dan BNPB untuk secepatnya segera menemukan dan menyelamatkan korban,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Presiden mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk selalu menjaga kewaspadaan. Ia menyerukan kepada seluruh pemilik kapal agar menaati semua peraturan yang ada, mengutamakan keselamatan penumpang, dan mengikuti petunjuk yang telah dikeluarkan BMKG mengenai potensi cuaca buruk.

    “Saya juga minta kepada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di daerah untuk selalu rutin melakukan pengecekan berkala demi keamanan dan keselamatan penumpang,” imbuhnya.

    Selain menyampaikan belasungkawa, Presiden Joko Widodo juga memastikan bahwa seluruh korban akan mendapatkan santunan dan jaminan biaya perawatan dari pemerintah.

    “Pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan untuk yang memerlukan perawatan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia telah menginstruksikan Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi mengenai standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan. Presiden pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa mendatang.

    “Saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi dan saya telah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan,” tandasnya.

    Saat memberikan pernyataan tersebut, Kepala Negara turut didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (sebelumnya disebut Basarnas) Marsdya TNI M. Syaugi.

    Langkah Pemerintah 

    Musibah tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba pada Senin, 18 Juni 2018, mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah bertindak cepat melakukan pencarian dan pertolongan bagi para korban.

    Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menerangkan bahwa pihaknya telah membentuk sejumlah tim untuk melakukan pencarian, pertolongan, penanganan para korban, dan tim pencarian fakta atas musibah itu. Untuk pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (sebelumnya bernama Badan SAR Nasional) bertindak selaku penanggung jawab operasi.

    “Kami melakukan upaya-upaya, membuat tim, di mana pertama kali adalah tim pencarian dan pertolongan dengan Basarnas sebagai penanggung jawab. Di situ ada kepolisian, TNI, dan dari unsur daerah. Kemudian tim pencari fakta, yaitu dari KNKT, yang berusaha untuk mencari tentang penyebab kecelakaan,” ujar Budi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 20 Juni 2018.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsdya TNI M. Syaugi, menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan 70 personelnya untuk melakukan pencarian dan pertolongan bagi para korban secara maksimal. Ia mengatakan, begitu mendapatkan informasi seputar musibah itu, pihaknya langsung bergegas menuju lokasi dan melakukan pencarian.

    “Jam 17.40 WIB kita mendapat informasi, jam 18.00 WIB Basarnas sudah meluncur ke arah lokasi. Perjalanan dari tempat pos Parapat, terdekat dengan lokasi, adalah 10 nautical mile, ditempuh kurang lebih 45 menit,” tuturnya.

    Dalam pencarian pertama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dibantu dengan unsur kepolisian, TNI, dan masyarakat sekitar menemukan 19 korban di mana 18 di antaranya berhasil diselamatkan. Pencarian hingga saat ini masih terus dilangsungkan.

    Syaugi menjelaskan bahwa operasi pencarian ini akan dilangsungkan selama 7 hingga 10 hari. Ia berharap pihaknya mampu menemukan seluruh korban dari musibah itu.

    “Setelah 10 hari apabila masih ada korban yang belum ditemukan akan kita tambah. Kita akan berusaha all out,” ucapnya.

    Selain melakukan pencarian dan penanganan para korban, pemerintah melalui KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) juga akan melakukan audit bagi pelaksanaan angkutan transportasi penyeberangan. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, audit tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk mengatur operasi pelayaran penyeberangan agar musibah serupa tak kembali terulang.

    “Selanjutnya kita akan melakukan audit melalui KNKT dan audit itu akan menjadi dasar kami melakukan evaluasi tentang organisasi, tata laksana, dan bagaimana bisa mengatur satu pelayaran ini dengan lebih baik,” ujar Menteri Perhubungan.

    Sumber

    Berita Terkait

    Tingkatkan Ekspor Tekstil, Presiden: Kita Sudah Mulai Siapkan ‘Apparel Park’

    Setelah September lalu sempat bertemu, Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosia Selengkapnya

    Dunia Banyak Ketidakpastian, Presiden Sebut Indonesia dan Singapura Perlu Perkuat Kerja Sama

    Di tengah situasi dunia yang banyak sekali ketidakpastian, Presiden Joko Widodo mengatakan, menjadi lebih penting artinya bagi Indonesia dan Selengkapnya

    Tekankan Upaya Preventif, Presiden Ingatkan Aparat Hati-Hati Tangani Peristiwa Sekecil Apapun

    Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa interaksi komunikasi, interaksi sosial antar manusia, antar orang sekarang ini begitu sangat mudah Selengkapnya

    Jabatan Wakil Panglima TNI, Presiden: Ini Mengelola Manajemen Besar

    Presiden Joko Widodo menyebut bahwa sebagai sebuah institusi besar, TNI membutuhkan manajemen yang mampu mengelola hal tersebut dengan baik. Selengkapnya