FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
05 06-2018

536

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Kominfo Merupakan Hasil Kerja Kolaboratif

SIARAN PERS NO. 123/HM/KOMINFO/06/2018
Kategori Siaran Pers
Menteri Kominfo Rudiantara mewakili Kementerian Kominfo dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2017 di Auditorium BPK Tower Jakarta, Selasa (5/6/2018). (sina)

SIARAN PERS NO. 123/HM/KOMINFO/06/2018
Tanggal 5 Juni 2018
tentang
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Kominfo Merupakan Hasil Kerja Kolaboratif

 

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan 80 Kementerian/Lembaga memdapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara khusus Menteri Kominfo Rudiantara mewakili Kementerian Kominfo dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2017 di Auditorium BPK Tower Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Hal ini menjadi kali kedua Kementerian Kominfo menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Menteri Komunikasi menyampaikan keberhasilan Kominfo meraih opini WTP ini tidak lepas dari berbagai upaya perbaikan dan penguatan internal dengan tetap mengacu kepada aturan, prosedur dan kaidah anggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku.


Dalam berbagai kesempatan Menteri Kominfo Rudiantara selalu menekankan bahwa memperoleh opini WTP merupakan kewajiban, karena program kerja harus dilaksanakan dengan pertanggungjawaban yang memenuhi kaidah tatakelola yang baik dan benar, serta melalui kerja kolaboratif semua jajaran di dalam Kementerian Kominfo.

"Alhamdulillah Kemkominfo untuk kedua kali dan berturut turut mendapat opini WTP. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran Kominfo yang langsung maupun tidak langsung mengupayakan pencapaian opini WTP ini," ungkap Rudiantara.


Menteri Rudiantara mengajak seluruh pegawai untuk berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN di tahun-tahun berikutnya. "Masih banyak pekerjaan rumah kita bersama. Saya minta ke satuan kerja dan inspektorat jenderal untuk menidaklanjuti segera dan selalu konsultasi dengan BPK untuk penyelesaiannya," tandasnya.

Badan Pemeriksa Keuangan dijelaskan oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi diberikan mandat untuk memeriksa pertanggung jawaban keuangan Kementerian/Lembaga untuk transparansi dan kepentingan rakyat. "Hasil pemeriksaan yang menjadi fokus ke depan untuk menjaga transparansi keuangan negara." jelas Achsanul dalam sambutannya pada acara tersebut.

Achsanul juga menambahkan bahwa ada hal yang patut diapresiasi dari pemeriksaan tahun 2017, dimana tahun sebelumnya (red.2016) opini pemeriksaan ada 3 yang disclaimer, namun di tahun 2017 tidak ada lagi disclaimer. "Ini sesuatu yang patut kita apresiasi dan syukuti. Ke depan nanti mudah-mudahan 38 Kementerian Lembaga bisa meraih opini WTP," tambahnya.

 

Noor Iza
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024

Berita Terkait

Siaran Pers No. 282/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Indonesia Bisa Mandiri, Tak Harus Impor SDM Ahli Teknologi Digital

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), berupaya mencetak para tenaga kerja andal di bidang tek Selengkapnya

Siaran Pers No. 281/HM/KOMINFO/10/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 279/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Buka Keran Investasi Lewat NextIcorn Digital Paradise Weekend

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Konvensi Internasional Next Indonesia Unicorn (NextIcorn): Digital Paradises Weekend. Platf Selengkapnya

Siaran Pers No. 278/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Promosikan Upaya Menutup Kesenjangan dengan Inisiatif Ekonomi Digital

Ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 dimanfaatkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mempromosikan upaya menutup kesen Selengkapnya