FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
04 06-2018

366

Presiden: Lakukan Terobosan Sehingga Lebih Bagus Lagi

Kategori Berita Pemerintahan | mth
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/06/2018) pagi. - (Setkab/Humas/Rahmat)

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya karena untuk 2 (dua) tahun berturut-turut pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk laporan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2017.

“Ini sungguh patut kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua Kementerian Lembaga pengguna APBN,” kata Presiden saat menyampaikan sambutan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/06/2018) pagi.

Meskipun masih ada 2 (dua) kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas disclaimer, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Presiden Joko Widodo  melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang di 2017 menjadi 80. Kemudian juga, yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2016 ada 8, di 2017 tinggal 6, masih 6. Dan yang mendapatkan TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) atau disclaimer menurun, 2016 ada 6, 2017 masih ada 2,” ujar Presiden.

Presiden berharap tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang TMP disclaimer, tidak ada lagi yang WDP, semuanya WTP.

“Yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukan terobosan-terobosan, upaya-upaya sehingga tahun ini lebih bagus lagi, dan juga saya minta untuk koordinasi dalam penyelesaian beberapa temuan BPK yang tadi disampaikan,” tutur Presiden.

Presiden menegaskan, dirinya tidak akan bosan mengingatkan, supaya semuanya benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara keuangan rakyat ini.

“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” ujar Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Nila F. Moelok, Mensos Idrus Marham, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sementara dari BPK, selain Moermahadi Soerja, juga tampak Bahrullah Akbar, Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Ahsanul Qosasih, Rizal Djalil, Isma Yatun, Heryy Azhar Azism dan  Eddy Mulyadi Supardi. 

sumber

Berita Terkait

Bantuan Sosial Meningkat, Presiden Harap Pengentasan Kemiskinan Bisa Lebih Cepat

Meskipun angka kemiskinan sudah turun dari 11,2 persen di tahun 2014 menjadi 9,8 persen tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo menilai angka t Selengkapnya

Serahkan DIPA 2019, Presiden: Berikan Manfaat Seluas-luasnya Untuk Masyarakat

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Selengkapnya

Presiden Ingin Perbanyak Usaha Rintisan Rambah Pasar Global

Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia memperbanyak usaha rintisan kecil-kecil (startup) yang bisa merambat pasar global. Ia menilai, b Selengkapnya

Wapres Berharap Perdagangan Dunia Makin Lebih Baik

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, memberikan pengaruh terhadap melambatnya roda ekonomi dunia. Pertemuan tingkat tinggi Selengkapnya