Penyelenggara Telekomunikasi yang Telah Mendapat Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

SIARAN PERS NO. 122/HM/KOMINFO/06/2018
Tanggal 04 Juni 2018
Tentang
Penyelenggara Telekomunikasi yang Telah Mendapat Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

Berdasarkan data penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi dari 438 penyelenggara telekomunikasi, masih terdapat 46 penyelenggara yang belum melaksanakan pembayaran kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkannya surat yaitu:

1. Surat Kasubdit Pencegahan dan Penertiban tanggal 5 Maret 2018 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017
2. Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tanggal 5 Mei 2018 perihal Surat Teguran Pertama Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017
3. Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tanggal 15 Mei 2018 perihal Surat Teguran kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017
4. Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

Berkaitan dengan hal itu, berikut disampaikan daftar Penyelenggara Telekomunikasi yang belum melaksanakan kewajiban BHP Telekomunikasi tersebut.

DAFTAR WAJIB BAYAR YANG BELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN
KEWAJIBAN BHP TELEKOMUNIKASI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi.

Apabila penyelenggara sudah melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017, maka bukti pembayaran mohon dapat segera dikirimkan melalui website ke https://ditdal.net/bhp dan surat teguran ketiga pembayaran dan publikasi ini dapat diabaikan.

Noor Iza
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-350402