Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik, Kominfo Gelar Bimtek PID
Kominfo terus berusaha memfasilitasi dalam hal teknologi agar mendukung upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Selengkapnya
Singapura, Kominfo – Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya informasi bodong atau hoaks menjadi komitmen Indonesia bersama negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) lainnya. Pemerintah Indonesia menyatakan siap memaksimalkan upaya-upaya yang ada dalam menciptakan masyarakat yang cepat tanggap terhadap hoaks, dan tahu tindakan yang tepat saat terpapar informasi yang menyesatkan.
Komitmen tersebut disuarakan dalam The 14th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information atau AMRI di Singapura, Kamis (10/05/2018) kemarin. Pada kesempatan itu, Pemerintah Indonesia mendukung penuh pengesahan kerangka kerja yang dikomandoi Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura untuk meminimalisir dampak negatif penyebaran hoaks.
“Kami terus berjuang melawan produksi dan penyebaran informasi bodong, yang mana telah menjadi bisnis tersendiri bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”, ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi Cahyarini, yang mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika pada pertemuan tersebut.
Sekjen Farida mengajak para menteri dan perwakilan negara anggota ASEAN yang hadir untuk memastikan pengguna media sosial bertanggung jawab atas segala tindakannya di dunia siber. Apalagi, internet adalah ruang yang terbuka bagi siapa saja, dan pertanggung jawaban pengguna kerap menjadi isu.
Lebih jauh, Sekjen Farida bersama para menteri ASEAN dan mitra wicara dari Jepang, Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok menyepakati hal-hal sebagai berikut:
Selain itu, para peserta telah menetapkan tiga kerangka kerja untuk disampaikan pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan datang, yakni:
Keterlibatan Komunitas
Partisipasi lintas pihak yang menjadi eksternal pemerintah, seperti ormas, perusahaan telekomunikasi, asosiasi media, penyelenggara layanan media sosial dan pihak-pihak lain yang terkait dalam penetapan mekanisme dan norma-norma penanganan hoaks juga menjadi perhatian para menteri dan perwakilan negara di Konferensi AMRI ke-14.
Di hadapan para delegasi, Sekjen Farida menyampaikan bahwa sejak lama Kementerian Kominfo tidak hanya menggandeng komunitas untuk ikut melakukan edukasi kepada masyarakat, tapi juga mendukung inisiatif dari mereka, seperti Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, Relawan TIK, MAFINDO dan Gerakan SiberKreasi.
Masyarakat yang membutuhkan klarifikasi atas suatu informasi yang beredar dapat mengakses stophoaks.id. Portal ini menghubungkan pengunjung ke situs atau laman pencari fakta dari komunitas maupun instansi pemerintah.
Kominfo terus berusaha memfasilitasi dalam hal teknologi agar mendukung upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Selengkapnya
Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari kompas.com ternyata klaim itu keliru. Selengkapnya
Wamenkominfo akan berbincang dengan sivitas STMM Yogyakarta mengenai transformasi digital yang mencakup tangan dan antisipasi perubahan indu Selengkapnya
Kementerian Kominfo mengimplementasikan budaya kerja BerAKHLAK melalui penyusunan Kamus Kompetensi BerAKHLAK. Selengkapnya