Dirjen IKP Ajak Masyarakat Terapkan READI Lawan Hoaks

Jakarta, Kominfo - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementeria Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengajak semua elemen masyarakat, terutama media dan komunitas anti hoaks untuk menerapkan nilai-nilai READI dalam penyebaran informasi.  

"Dalam ASEAN SOMRI tahun lalu disepakati lima nilai dalam penyebaran informasi. READI, responsibility (tanggung jawab), empathy (empati), authenticity (otentik), discernment (kearifan) dan integrity (integritas). Saya mengajak agar kritis terhadap informasi sebelum mengambil tindakan atau penyebaran informasi," katanya dalam pembukaan Workshop Trusted Media Summit 2018, Gran Melia, Jakarta, Sabtu (05/05/2018). 

Menurut Dirjen Niken banyak masyarakat Indonesia yang mudah menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi. Hal itu disebabkan adanya pola komunikasi 10 to 90.  "Banyak masyarakat yang kemudian tidak tahu informasi tanpa verifikasi langsung disebar, itu karena adanya Pola Komunikasi 10 to 90,  dimana hanya 10% yang memproduksi informasi sementara 90% yang lainnya tanpa dibayar langsung menyebarkan. Lihat judul langsung kirim," jelasnya.

Dirjen IKP menyebut hal itu disebabkan karena literasi masyarakat yang masih kurang. Dan ia menegaskan tidak bisa dibiasakan karena akan dapat memengaruhi kehidupan sosial dan bahkan persatuan bangsa Indonesia. 

"Kalau yang 10% itu berita bohong, manipulasi data, intoleransi, bullying, terorisme dan radikalisme, Apa yang akan terjadi dengan 90% masyarakat yang belum terliterasi sepenuhnya.  Jadi hoaks atau berita palsu saat ini bisa menjadi senjata orang tertentu," paparnya.

Menurut Dirjen Niken upaya memerangi hoaks bukan tanggung jawab pemerintah saja, oleh karena itu ia sangat mengapreasi upaya media dan komunitas bersama melawan penyebaran hoaks di Indonesia. 

"Apresiasi sangat tinggi sangat luar biasa atas usaha dari teman-teman untuk melawan hoaks. Dari platform Google juga membangun inisiatif, kemudian AJI Indonesia, Internews dan Asosiasi Media Siber Indonesia serta Mafindo," tuturnya mewakili Menteri Kominfo Rudiantara.  

Bahkan Dirjen IKP mengajak seluruh perwakilan organisasi, asosiasi dan komunitas untuk berkolaborasi bersama dan bergabung dengan portal stophoax.id.  Semua itu dalam pandangan Dirjen Niken ditujukan untuk melawan penyebaran hoaks serta  menyehatkan dunia maya supaya paralel dengan dunia nyata.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, bersama komunitas siberkreasi yang terdiri dari 78 komunitas serta kementerian dan lembaga telah meluncurkan aplikasi stophoax.id. Kami sangat terbuka jika cekfakta yang akan diliuncurkan. Kami juga akan siap mendukung upaya media literasi ke seluruh Indonesia, melakukan literasi secara bersama," katanya.

Tingkatkan Kapasitas Jurnalis

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Abdul Manan mendorong jurnalis agar tidak mudah percaya dengan tidak langsung memforward informasi yang diterima. "Ini selemah-lemahnya iman, jangan langsung," katanya menyikapi penyebaran informasi yang tidak benar.  

Peran lebih profesional adalah melakukan verifikasi atas semua informasi. "Naluri wartawan, sikap pertama sebagai wartawan adalah skeptis terhadap semua informasi yang disampaikan, meski disampaikan oleh orang yang punya otoritas. Dengan menggali dan mengonfirmasi semua yang disampaikan," katanya.

Untuk berita verifikasi yang dilakukan harus jauh lebih besar. Dalam konteks digital verifikasi saat ini beda dengan yang lalu. "Kalau sekarang factnews kita butuh aplikasi yang bantu verifikasi, dengan wordkshop ini kita pelajari," ungkapnya.

Dan hal yang menjadi perhatian adalah kendali publikasi, dengan cara melakukan publikasi secara selektif. "Setelah verifikasi, jika ada informasi yang kurang bisa diverifikasi maka dipublikasikan dengan disclaimer.

Acara yang diselenggarakan oleh Google News Initiative, Asosisasi Media Siber Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen ini merupakan upaya agar memperkuat kapasitas jurnalis dan masyarakat untuk melawan penyebaran hoaks. 

"Kita merasa ini ancaman serius yang bisa dilakukan wartawan adalah bagaimana membatnu meningkatkan kapasitas wartawan dalam melakukan verifikasi. Kemudian di sisi lain, juga mendorong kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi," jelasnya. 

Trusted Media Summit 2018 diikuti oleh puluhan jurnalis, pegiat anti hoaks dan diisi dengan pelatihan mengenai aplikasi untuk melakukan verifikasi fakta dalam materi Google News Initaitive Training Network serta Hoak Busting dan Digital Hygine untuk membangun kesadaran publik dalam berkolaborasi melawan penyebaran hoaks.

Kegiatan itu diikuti sejumlah perwakilan media siber yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia, Internews, Aliansi Jurnalis Independen, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Dalam acara ini ditandatangani kesepakatan 22 media siber untuk peluncuran cekfakta.com.