FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
13 03-2018

362

Kominfo Prioritaskan Perlindungan Data Pribadi

Kategori Berita Kementerian | anni005
Menteri Kominfo Rudiantara saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik “Menanti UU Data Pribadi: Urgensi dan Harapan Masyarakat” di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (13/3/2018).

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan saat ini aturan perlindungan data pribadi masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, namun pengaturan mengenai hal itu tetap menjadi prioritas Kementerian Kominfo.

 

 “Yang namanya perlindungan  data pribadi menjadi  sesuatu yang tingkat urgensinya sangat tinggi dan menjadi prioritas. Saya akan tunjukkan dalam konteks  prioritas adalah pemerintah menyadari hal ini harus segera dibuatkan legislasinya,” paparnya saat menjadi pembicara kunci dalam Diskusi Publik “Menanti UU Data Pribadi: Urgensi dan Harapan Masyarakat” di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (13/3/2018).

 

Menurut Menteri Rudiantara pihaknya akan terus mendorong agar RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera dilegalisasikan meskipun masih ada beberapa pengaturan yang perlu ditambahkan. "Hingga saat ini rancangan dasar hukum tersebut masih banyak yang perlu ditambahkan. Meski sudah sering dibahas bersama DPR," ungkapnya.

RUU Perlindungan Data Pribadi belum masuk sebagai prioritas pembahasan pada tahun 2018, meskipun demikian, Menteri Kominfo mengaku akan berupaya memprioritaskan hal ini melalui cara lain seperti membuatkan Perppu.

 

“Jadi, pemerintah membuatkan rancangan  namun belum lengkap dan sudah dibahas dengan Parlemen. Namun ini belum masuk sebagai RUU prioritas yang harus dibahas dalam tahun 2018,” tambahnya.

Saat ini, Kementerian Kominfo sudah mengesahkan salah satu perundangan mengenai perlindungan data pribadi untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam bentuk Peraturan Menteri. “Aakhir tahun 2016, Kementerian Kominfo memang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan data pribadi khususnya Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE).  Meskipun undang-undangnya belum ada sehingga orang mengganggap itu ‘gila’, namun saya katakan daripada tidak ada regulasinya sama sekali,” tandasnya.

 

Berita Terkait

Ini Tindak Lanjut Kominfo Atas Permintaan Komisi I DPR RI

Menindaklanjuti permintaan Komisi I DPR RI dalam pertemuan pada Maret 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan tindak la Selengkapnya

Kominfo Dorong Komitmen Parpol Terapkan Keterbukaan Informasi

Komitmen atas keterbukaan informasi menjadi salah satu penentu kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Dirjen Informasi dan Komuni Selengkapnya

Perlu Terobosan Terapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan pemerintahan elektronilk atau e-government di lingkungan lembaga pemerintah dapat dipercepat untuk mewujudkan tata kelola pemerint Selengkapnya

Menkominfo: Sukseskan Asian Games, Ini Kebanggaan Indonesia!

Hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, akan menjadi salah satu hari yang membanggakan bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut Peme Selengkapnya