FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    06 02-2018

    1777

    Presiden Ingin Kebijakan Satu Peta Rampung 2019

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Pembangunan infrastruktur yang menjadi program kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Untuk itu, agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta.
    Senin (05/02/2018) sore, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran terkait kembali membahas tentang implementasi kebijakan satu peta ini. Rapat terbatas sore ini merupakan rapat ketiga yang khusus membahas soal kebijakan itu.
    "Saya ingin mendengar laporan pelaksanaan implementasi di lapangan terkait wilayah mana saja yang sudah berhasil dibuatkan satu peta dan yang belum. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta ini," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta.
    Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini merupakan hal yang krusial untuk segera diimplementasikan. Perbedaan data dan referensi geospasial selama ini dinilainya sering kali membuat proses penentuan kebijakan strategis menjadi sulit.
    "Tumpang tindihnya peta dan perizinan justru menimbulkan konflik dan mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga menghambat laju perekonomian di daerah. Seperti informasi yang saya terima, di pulau Kalimantan terdapat lebih kurang empat juta hektare kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan," sambungnya.
    Presiden yakin, bahwa kebijakan satu peta ini apabila nantinya sudah diimplementasikan secara total mampu menyelesaikan persoalan yang sering muncul di lapangan sebagaimana yang terjadi di Kalimantan itu.
    “Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air,” kata Presiden.
    Pulau Kalimantan sendiri pada 2016 silam telah menjadi fokus dalam kebijakan satu peta. Adapun pada 2017 kemarin, Presiden meminta agar fokus perhatian diberikan kepada Sumatra, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
    "Sedangkan pada tahun 2018 ini kita akan fokus untuk menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa sehingga tahun 2019 ini kebijakan satu peta dapat selesai secara keseluruhan di seluruh Tanah Air," ucapnya.
    Presiden Joko Widodo menekankan bahwa permasalahan yang saat ini masih ada di lapangan harus segera diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemetaan. Salah satu permasalahan dimaksud ialah terkait dengan hak ulayat dan batas-batas desa.
    "Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa. Sehingga peta tunggal yang dihasilkan akan dapat memberikan kepastian dan bisa dijadikan pegangan kita bersama," kata Presiden.

    Sumber: Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
    Bey Machmudin

    Berita Terkait

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    Presiden Apresiasi Kinerja KPU dalam Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

    Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitung Selengkapnya

    Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin Serahkan Zakat melalui Baznas

    Pada tahun 2023 total pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di SKL Baznas dan LAZ seluruh Indonesia mencapai Rp32 triliun, atau mening Selengkapnya

    Inilah Jam Kerja ASN Selama Ramadan

    Jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu dan ini tidak termasuk jam Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA