FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
31 01-2018

1057

Pemerintah Intervensi Percepatan Penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Kategori Artikel GPR | marroli
- (Kesehatan, Campak, Gizi Buruk, Asmat)

Jakarta (31/01) – Pemerintah telah bekerja serius dan bergotong-royong dalam penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Sejak
pertengahan Januari 2018, Pemerintah telah mengirim satuan tugas (Satgas) dari unsur TNI, Polri,
dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi KLB di Kabupaten Asmat.
 
“Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sejak pertengahan Januari telah turun tangan
mengatasi penanganan KLB Campak dan gizi buruk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat
koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat.
 
Menurut Menko PMK, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang
terintegrasi antar kementerian, maka perlu dilakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi
agar lebih efektif.
 
“Untuk itu rakor hari ini akan membahas monitoring dan evaluasi intervensi
penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh K/L terkait, serta rencana
percepatan penanganan KLB camak dan gizi buruk disana”, jelas Menko PMK.
 
Menko PMK juga mengungkapkan sebagaimana di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang
dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada tanggal 23 Januari yang lalu, telah dapat diidentifikasi
beberapa permasalahan dalam KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat. 
 
Sedikitnya terdapat 4 aspek permasalahan, yaitu; aspek kesehatan, aspek sosial budaya, aspek infrastruktur, dan aspek tata kelola pemerintahan.
 
“Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat, adapun aspek infrastruktur terkendala masih
minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta SDM yang kurang,” terang Menko PMK.
 
Atas permasalah tersebut, lanjut Menko PMK, pemerintah telah mengambil langkah-langkah baik
jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten
Asmat. 
“Memang Pemerintah melalui K/L telah turun ke Asmat, namun semuanya masih bersifat
parsial, untuk itu perlu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di
Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi”, harap Menko PMK.
 
Turut hadir mengikuti Rakor Tingkat Menteri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek; Menteri Sosial Idrus Marham; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi; Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Yohana Yambise; Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, serta perwakilan dari
Setkab, Kemenkeu, Kemen PUPR, Bappenas, Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo,
Kemen KP,Kemen ESDM, Kementan, TNI, Polri, dan KSP.
******
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk

Berita Terkait

Hari Santri 2018: “Pemerintah Ajak Santri Tebarkan Kedamaian di Media Sosial”

Pemerintah melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak segenap kaum santri di Tanah Air memanfaatkan sosial media untuk menebarka Selengkapnya

Pemerintah Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018

Selengkapnya

Strategi Baru Pemerintah Datangkan 17 Juta Wisman dan 275 Juta Wisnus di Tahun 2018

Selengkapnya

Kenali Pangan Sehat dan Bergizi bagi Masyarakat

Selengkapnya