FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 01-2018

    3691

    Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

    SIARAN PERS NO.05/HM/KOMINFO/01/2018
    Kategori Siaran Pers
    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat membacakan Sumpah Jabatan kepada PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen SDPPI pada hari Rabu pagi (10/1/2018) di Ruang Anantakupa Kementerian Kominfo.

    Siaran Pers No.05/HM/KOMINFO/01/2018
    Tanggal 10 Januari 2018
    Tentang
    Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

     

    Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara baru saja melantik promosi dan mutasi jabatan di lingkungan  Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) pada hari Rabu pagi (10/1/2018) di Ruang Anantakupa Kementerian Kominfo. Dengan dilantiknya 2 pejabat baru Eselon II, Menteri Kominfo Rudiantara berharap tambahnya kekreatifitasan pegawai lingkungan Ditjen SDPPI dalam menghadapi teknologi kedepannya.

    “Tolong carikan sebanyak-banyaknya alokasi frekuensi yang baru. Jangan berpikir normatif. Jangan hanya menunggu habisnya izin pita misalkan, atau izin Stasiun Radio. Kreatif, bagaimana cari cara,” ujar Rudiantara saat memberikan sambutannya pada pelantikan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan SDPPI pada hari Rabu pagi (10/1/2018) di Ruang Anantakupa .

    Selain memberikan ucapan selamat kepada penerima promosi dan mutasi jabatan, Menteri Rudiantara kembali berpesan agar Kementerian Kominfo dapat terus memberikan kemudahan layanan seperti perizinan. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan biaya yang dikeluarkan apabila manfaat yang didapatkan bisa lebih banyak. Selain  meningkatkan efisiensi, Menteri Rudiantara menginginkan jajarannya agar dapat mempermudah masyarakat berbisnis.

    “Selama manfaatnya lebih besar daripada biayanya, do it! Permudah semua layanan, kalau tidak perlu izin, tidak usah bikin izin,” imbaunya.

    Pelantikan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kominfo no. 46 dan no. 47 tahun 2018 tentang pengangkatan PNS ke dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Berikut adalah lampirannya:

     

    LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

    NOMOR 46 TAHUN 2018

    TENTANG

    PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

    No

    Nama Pejabat

    Jabatan Lama

    Jabatan Baru

    1

    DR.IR. DENNY SETIAWAN ST.MT.IPM

    KEPALA SUBDIREKTORAT

    PENATAAN ALOKASI SPEKTRUM DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT

    DIREKTUR PENATAAN SUMBER DAYA, DITJEN SDPPI

    2

    IR MOCHAMAD HADIYANA M.ENG

    KEPALA SUBDIREKTORAT KUALITAS LAYANAN DAN HARMONISASI

    STANDAR PERANGKAT

    DIREKTUR STANDARDISASI

    PERANGKAT POS DAN

    INFORMATIKA, DITJEN SDPPI

     

    Lampiran Surat Keputusan Menteri no. 47 Tahun 2018 tentang  pengangkatan PNS ke dalam jabatan Administrator dan Pengawas  dapat diunduh di sini.

     

    BIRO HUMAS

     

    KEMENTERIAN KOMINFO

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 371/HM/KOMINFO/10/2021 tentang Menteri Johnny: Pemerintah Akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Presiden memperhatikan banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dala Selengkapnya

    Siaran Pers No. 370/HM/KOMINFO/10/2021 tentang Lantik 5 Dewas LPP RRI, Menkominfo Dorong Perluas Jangkauan Informasi Publik

    Menkominfo mengharapkan keberadaan dewan pengawas makin mendorong semangat untuk terus memperluas jangkauan informasi publik yang bermanfaat Selengkapnya

    Siaran Pers No. 368/HM/KOMINFO/10/2021 tentang 63 Calon Anggota KI Pusat Lulus Seleksi Penulisan Makalah

    Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 mengumumkan 63 nama yang lulus seleksi penulisan makalah. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 367/HM/KOMINFO/10/2021 tentang Menteri Johnny: Kominfo Putus Akses 4.873 Konten Fintech Ilegal Sejak Tahun 2018

    Kementerian Komunikasi dan Informatika terus meningkatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia serta mitra kementer Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA