FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
10 01-2018

1600

Sinergi Kementerian Kominfo, KPU dan Bawaslu dalam Pilkada 2018

SIARAN PERS NO.04/HM/KOMINFO/01/2018
Kategori Siaran Pers

 Siaran Pers No.04/HM/KOMINFO/01/2018
Tanggal 10 Januari 2018
Tentang
Sinergi Kementerian Kominfo, KPU dan Bawaslu dalam Pilkada 2018

 

Jakarta- Menyambut Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan serentak pada tahun 2018, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pertemuan di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat Selasa (9/1/2018). Dalam Pertemuan tersebut yang menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

  1. Menkominfo, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu bersepakat untuk menyiapkan Memorandum of Action (MoA)  dan Standard Operation Procedure (SOP)  antara KPU, Bawaslu dan Kementerian Kominfo untuk bersinergi dalam  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. MoA  juga melibatkan penyedia media sosial dan ISP.  
  2. Kementerian Kominfo memberikan masukan agar akun-akun media sosial yang menjadi sarana resmi kampanye pasangan calon agar didaftarkan sebagai verified account.
  3. Bawaslu dan KPU akan melakukan penanganan konten negatif Pilkada (kampanye hitam) dan berkoordinasi dengan Kementerian untuk pemantauan serta tindak lanjut penanganan pada level platform  media sosial.
  4. Kementerian Kominfo, KPU dan Bawaslu akan menbentuk tim untuk melakukan koordinasi bersama

Menteri Kominfo Rudiantara pada saat konferensi pers menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan manajemen konten dimana media sosial adalah platform yang pasti digunakan dalam proses pilkada. “Kominfo juga akan melakukan penanganan konten negative terkait pilkada dan hal ini juga akan terus dilakukan hingga Pilpres 2019.” ujar Rudiantara.

 

 

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMINFO

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 281/HM/KOMINFO/10/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 280/HM/KOMINFO/10/2018 tentang Penyelenggara Pos yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Ketiga dan Sanksi Teguran Melalui Website Ketiga

Kementerian Kominfo melakukan publikasi Sanksi Teguran Tertulis ketiga melalui Website terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) ya Selengkapnya

Siaran Pers No. 279/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Buka Keran Investasi Lewat NextIcorn Digital Paradise Weekend

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Konvensi Internasional Next Indonesia Unicorn (NextIcorn): Digital Paradises Weekend. Platf Selengkapnya

Siaran Pers No. 278/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Promosikan Upaya Menutup Kesenjangan dengan Inisiatif Ekonomi Digital

Ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 dimanfaatkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mempromosikan upaya menutup kesen Selengkapnya