FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    04 01-2018

    9016

    Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

    SIARAN PERS NO. 02/HM/KOMINFO/01/2018
    Kategori Siaran Pers

     SIARAN PERS No. 02/HM/KOMINFO/01/2018
    Tanggal 04 Januari 2018
    Tentang
    Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

    Jakarta - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme audit, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik) yang dalam pembahasannya telah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

    RPM tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

    1. Penyusunan dan pembahasan materi muatan RPM tentang RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, IASII, ISACA, dan para pemangku kepentingan.
    2. Peraturan Menteri ini bertujuan: (a) mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; (b) memberikan kepastian hukum dalam Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
    3. RPM ini telah dibahas dan dirampungkan oleh Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika dengan melibatkan direktorat terkait dalam rangka sinkronisasi regulasi di tingkat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan telah dilakukan proses harmonisasi oleh Biro Hukum Kementerian Kominfo.
    4. Selain itu, telah dilakukan diskusi publik melibatkan narasumber dari auditor perwakilan instansi dan asosiasi dalam rangka menyempurnakan materi muatan pengaturan RPM tersebut.

    Cakupan materi RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik meliputi:

    BAB I : Ketentuan Umum
    Memuat beberapa terminologi yang digunakan yakni: Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Auditor Sistem Elektronik, Sertifikat Keahlian Audit Sistem Elektronik, Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Sistem Elektronik, Asosiasi Profesi Auditor Sistem Elektronik, Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

    BAB II : Kewajiban dan Cakupan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik:
    a) Bagian Kesatu: Kewajiban Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
    b) Bagian Kedua: Cakupan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

    (1)   Paragraf Pertama: Umum;
    (2)   Paragraf Kedua: Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik Terhadap Proses Penyelenggaran Sistem Elektronik;
    (3)   Paragraf Ketiga: Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik Terhadap Tata Laksana Sistem Elektronik;
    (4)   Paragraf Empat: Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik Terhadap Sumber Daya Sistem Elektronik.

    BAB III : Mekanisme Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik:
    1. Bagian Kesatu: Umum;
    2. Bagian Kedua: Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik Secara Internal;
    3. Bagian Ketiga: Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik Secara Eksternal;
    4. Bagian Keempat: Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

    (1) Paragraf Pertama: Umum;
    (2) Paragraf Kedua: Persiapan Audit;
    (3) Paragraf Ketiga: Perencanaan Audit;
    (4) Paragraf Empat: Pelaksanaan Audit;
    (5) Paragraf Lima: Pelaporan Audit;
    (6) Paragraf Enam: Pemantauan Tindak Lanjut Audit;
    (7) Paragraf Tujuh: Pedoman Umum Audit Sistem Elektronik
    (8) Paragraf Delapan: Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
    (9) Paragraf Sembilan: Kerahasiaan.

    BAB IV : Profesi Auditor:
    1. Bagian Kesatu: Auditor Sistem Elektronik;
    2. Bagian Kedua: Tim Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

    BAB V : Pengawasan Dan Pengendalian

    Bab VI : Sanksi

    Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan yang lebih luas, maka Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dari tanggal 04 s/d 18 Januari 2018.

    Tanggapan dan masukkan dapat disampaikan kepada Anthonius Malau (Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Ditjen Aplikasi Informatika), email: anto013@kominfo.go.id dan Hendri Sasmita Yuda (Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan), email: hend021@kominfo.go.id  selambat-lambatnya 18 Januari 2018.

    RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat diunduh melalui link berikut.

    Lampiran RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat diunduh melalui link berikut.

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 205/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Cegah Polarisasi, Menkominfo Dorong Penyebaran Narasi Inklusif

    Menteri Budi Arie mendorong media massa untuk mengembangkan kontranarasi terhadap ancaman intoleransi yang sarat kepentingan politik. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 204/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Jaga Legitimasi, Menteri Budi Arie Imbau Masyarakat Terima Hasil Resmi Pemilu

    Menteri Budi Arie mengimbau masyarakat menerima hasil resmi Pemilihan Umum 2024 yang akan diumumkan KPU selambat-lambatnya tanggal 20 Maret Selengkapnya

    Siaran Pers No. 203/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Kembangkan Kebijakan Responsif dan Adaptif, Menkominfo: Libatkan Pemangku Kepentingan

    Menteri Budi Arie menekankan arti penting hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pelaku industri. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 202/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Menteri Budi Arie Apresiasi Kolaborasi Perkuat Transformasi Digital Pemerintahan

    Menurut Menteri Budi Arie, model kerja sama pemerintah swasta akan memungkinkan kolaborasi keahlian, sumber daya, dan inovasi teknologi terk Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA