FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
02 01-2018

1327

Revisi Perpres Badan Siber dan Sandi Nasional untuk Penguatan

Kategori Berita Pemerintahan | mth

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menjelaskan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dimaksudkan sebagai penguatan untuk badan yang dianggap sangat penting itu.

Ia menjelaskan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara, terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali.

“Karena itu, diperlukan perubahan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN ke depannya,” kata Presiden kepada wartawan usai menjajal Kereta Bandar Udara Soekarno-Hatta, di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (02/01/2017) siang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dengan pertimbangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 16 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam Perpres ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (sebelumnya melalui Menko Polhukam), dan dipimpin oleh Kepala.

Selain itu, dalam perubahan ini organisasi BSSN terdapat jabatan baru Wakil Kepala yang merupakan unsur pimpinan, dan mempunyai tugas membantu Kepala. “Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala,” bunyi Pasal 5A ayat (2) Perpres ini.

Berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut, maka Pasal 36 Perpres tentang BSSN berubah menjadi: “Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan” (sebelumnya kepada Presiden melalui Menko Polhukam).

Sebelumnya pembentukan BSSN berdasar Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.

Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Sumber

Berita Terkait

Tegaskan Perpres Antiterorisme untuk Mengatur Pelaksanaan Teknis

Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Antiterorisme yang telah disahkan hari ini salah satunya berbicara soal pelibatan TNI dalam Selengkapnya

Cegah Aksi Terorisme, Presiden: Padukan Pendekatan Soft Power dan Hard Power

Presiden Joko Widodo menilai, pendekatan hard power yang lebih mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan san Selengkapnya

Sambut Ramadan 1439H, Presiden Sampaikan Puasa untuk Capai Derajat Takwa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan atas datangnya bulan suci Ramadan 1439 Hijriah/2018 Masehi. “Marhaban yaa Ramadhan 1439 Selengkapnya

Peringati Pekan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN Raih Rekor MURI

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meraih Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas Penandatanganan Kerjasama den Selengkapnya